Reshuffle Jilid II, Penegasan Jokowi Atas Arah Pembangunan Indonesia

Kita semua tahu kalau telah dilakukan Reshuffle Kabinet Kerja jilid II yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada Tanggal 27 Juli 2016 kemarin. Spekulasi dan opini banyak berkembang di masyarakat, termasuk di media sosial. Ada yang menghubung – hubungkan ini dengan berbagai pemberitaan yang sedang populer saat ini, seperti reklamasi jakarta, dukungan terhadap Ahok, dan lain lain. Termasuk ada juga yang menghubungkan peristiwa ini dengan bagi – bagi jatah partai politik.

Dalam sudut pandang saya, reshuffle yang dilakukan oleh Jokowi adalah betuk penegasan bahwa pemerintah sedang fokus pada pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia dan mengejar ketertinggalan Indonesia untuk bersiap menghadapi persaingan global yang memang sudah tidak bisa hindari lagi.  Wacana bagi – bagi kursi parpol memang sangat sering dihembuskan sebagai bahan dasar dari sebuah kritik atas kebijakan pemerintah. Ini wajar, dan memang setiap kali ada kebijakan baru dari pemerintah, wacana ini pasti selalu ada.

Sebelum kita melihat lebih jauh, ada baiknya saya menunjukkan sisi yang berbeda dari tiap – tiap nama yang dipilih oleh Jokowi dalam Kabinet Kerja jilid II ini.

Budi Karya Sumadi

 Budi ditempatkan menjadi Menteri Perhubungan menggantikan Ignasius Jonan. Sebelum menjabat sebagai Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi pernah duduk dalam beberapa Jabatan antara lain, Direktur Utama Angkasa Pura II Jakarta,  Dirut Angkasa Pura II, PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Pada awalnya ia banyak mendedikasikan dirinya pada properti terutama dengan Jaya Group, termasuk pernah menjadi Presiden Direktur PT Pembangunan Jaya Ancol sejak tahun 2004. Ia sendiri memulai karirnya pada tahun 1982 sebagai Arsitek Perencana pada Departemen Real Estate PT Pembangunan Jaya.

Dari latar belakang Budi ini saya bisa melihat kalau sebenarnya perencanaan pembangunan di bidang perhubungan memang sudah matang, hanya saja dalam ekeskusinya di lapangan, masih terdapat beberapa kendala yang belum bisa dipecahkan. Pembangunan jalur perhubungan darat pada banyak tempat masih terkendala oleh pembebasan lahan, disinilah latar belakang Budi dalam bidang property sangat diperlukan. Begitu juga dengan pelebaran pelabuhan yang terkait dengan perhubungan laut. Latar belakang Budi Karya Sumadi dalam bidang perhubungan udara juga saya rasa sangat mampu untuk bisa menyelesaikan masalah – masalah klasik dalam bidang perhubungan udara.

Archandra Tahar

Archandra Tahar ditunjuk sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menggantikan Sudirman Said. Archandra merupakan alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) dan merupakan salah satu pengusul off shore blok Masel. Dia juga memiliki firma di Amerika Serikat. Archandra Tahar adalah seorang ahli Kilang Minyak Lepas Pantai.

Sudirman Said telah menyelesaikan tugas besarnya dengan baik, yaitu memberantas mafia migas, dan langkah pemerintah selanjutnya adalah mempercepat laju pembangunan di blok Masel yang merupakan salah satu dari blok produksi sektor migas terbesar di Indonesia. Alasan penggantian Sudirman Said lebih kepada keahlian yang diperlukan saat ini pada pengelolaan blok Masel yang memang dimiliki oleh Archand Tahar, disamping pengalaman dan koneksi yang dimiliki oleh Archand Tahar yang sudah cukup banyak dibidang ini.

Airlangga Hartarto

Airlangga Hartato didaulat sebagai Menteri Perindustrian, menggantikan Saleh Husin. Airlangga adalah perwakilan dari Partai Golkar yang telah menyatakan dukungannya kepada pemerintah. Mungkin belum banyak yang tahu kalau Airlangga Hartarto adalah putra dari Mantan Menteri Perindustrian Hartarto Sastrosoenarto, yang merupakan Menteri Perindustrian di era Presiden Soeharto.

Airlangga menjadi Anggota DPR RI pada 3 periode. Dimulai pada periode 2009-2014, Airlangga bertugas menjadi Ketua Komisi VI DPR-RI yag membidangi perdagangan, perindustrian, koperasi, UKM dan BUMN. Di 2014-2019, Airlangga bertugas di Komisi VII yang membidangi energi sumber daya mineral, lingkungan hidup dan riset & teknologi. Kini, dia merupakan anggota Komisi XI yang membidangi keuangan.

Selain dukungan politik, dukungan keahlian juga saya rasa memang dipenuhi oleh Airlangga Hartarto untuk duduk dalam jabatan ini.

Prof. Muhadjir Effendy

Prof. Muhajir di daulat sebagai Menteri Pendidikan Nasional menggantikan Anies Baswedan. Prof. Muhajir adalah mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Penggantian ini yang banyak digemborkan sarat dengan motif politis, tapi saya melihatnya berbeda. Anies Baswedan memang sangat terkenal sebagai konseptor dari banyak gerakan di bidang pendidikan yang sangat berguna untuk dunia pendidikan Indonesia. Dalam sudut pandang saya, konsep yang ingin dijalankan dalam dunia pendidikan sudah tersusun dengan baik, kembali lagi, kendalanya ada pada eksekusi di lapangan. Disinilah peran Prof. Muhajir dengan latar belakang Muhammadiyah sangat diperlukan. Karena dalam dunia pendidikan, hampir semua aspek mulai dari TK hingga Perguruan Tinggi dimiliki oleh Muhammadiyah, dan semua berjalan baik hingga kini.

Eko Putro Sanjoyo

Eko Putro Sanjoyo ditunjuk sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Desa, dan Transmigrasi, menggantikan posisi rekan sesama partainya, Marwan Jafar. Eko Putro Sanjoyo adalah representasi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan duduk sebagai Ketua DPP PKB yang membawahi kelompok kerja di bidang perdagangan domestik, peningkatan ekspor, ekonomi kreatif, dan percepatan ekonomi di Papua.

Sebelum menjabat sebagai Menteri PDT, Desa dan Transmigrasi, Eko pernah menjabat sebagai Ketua Tim Asistensi Menakertrans Tahun Anggaran 2010. Ia pernah menjadi Presiden Direktur PT Sierad Produce Tbk Dan Direktur Utama Humpuss.

Pergantian ini terkait dengan rencana Pemerintah yang sedang menggalakkan pembangunan Indonesia Timur, terutama di Papua. Disinilah Keahlian Eko sangat diperlukan, dan latar belakangnya memang mendukung untuk jabatan ini.

Asman Abnur

Asman Abnur ditunjuk sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menggantikan Yuddy Chrisnandi. Asman merupakan representasi dari Partai Amanat Nasional, yang pernah menjabat sebagai Walikota Batam.

Asman berhasil masuk menjadi anggota DPR RI pada periode 2004-209. Ia menjabat Wakil Ketua Komisi XI DPR selama satu periode. Pada periode tersebut, ia dipercaya menjadi Pimpinan Tim Teknis Pencalonan Anggota BPK (2009), Pimpinan Panja RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (2009), Pimpinan Pansus Perpajakan Komisi XI DPR RI (2008), Pimpinan Panja 3 Perppu Komisi XI DPR RI (2008), Wakil Ketua Pansus Perbankan Syariah (2008). Pada 2009, Asman kembali terpilih menjadi anggota DPR RI Periode (2009-2014). Ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR RI.

Sri Mulyani Indrawati

Sri Mulyani ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Bambang Brodjonegoro. Sepak terjang Sri Mulyani dalam dunia Keuangan dan Perbankan internasional sudah tidak diragukan lagi. Tujuan penggantian ini dalam pandangan saya terkait dengan penetapan UU Tax Amnesty, yang sekarang dalam proses pelaksanaan. Kekuatan koneksi Sri Mulyani sangat diperlukan dalam pengembalian Harta yang terpendam di luar negeri. Disamping ketegasannya dalam penindakan pajak yang bermasalah di dalam dan luar negeri.

Enggartiasto Lukita

Enggar adalah politisi Partai Nasdem dan juga seorang  pengusaha. Dia mendapat mandat dari Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Perdagangan, menggantikan Thomas Lembong. Dia pernah menjabat sebagai bos di beberapa perusahaan properti di antaranya sebagai Komisaris Utama PT Unicora Agung, Dirut PT Kartika Karisma Indah, Dirut PT Kemang Pratama, Dirut PT Bangun Tjipta Pratama, dan Direktur PT Supradinakarya Multijaya. Enggar tercatat pernah memegang jabatan Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) periode 1992-1995.

Wiranto

Wiranto dipercaya juga oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan. Di dunia militer, Wiranto pernah menjadi Panglima TNI pada tahun 1997. Selain itu, Wiranto juga sempat menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan Kabinet Reformasi (1998-1999) dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Kabinet Abdurrahman Wahid (1999-2000).

Sofyan Djalil

Sofyan kembali mendapat tugas baru dari Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dia menggantikan Ferry Mursidan Baldan. Sebelum mendapat posisi baru itu, Sofyan menjabat sebagai Kepala Bappenas. Jabatan itu didapatnya juga hasil dari reshuffle jilid I. Pada pembentukan kabinet di awal pemerintahan Jokowi, Sofyan sempat didaulat menjadi Menteri Koordinator Perekonomian.

Thomas Lembong

Tom Lembong akan bergeser posisi menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), menggantikan Franky Sibarani. Sebelumnya, Thomas menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Dia masuk ke dalam kabinet saat reshuffle jilid I pada bulan Agustus 2015.

Bambang Brodjonegoro

Bambang Brodjonegoro ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas yang sebelumnya dijabat oleh Sofyan Djalil. Penggantian ini terkait dengan Tax Amnesty, Kalau Sri Mulyani terkait dengan pengejaran uangnya, maka Bambang Brodjonegoro terkait dengan penyaluran uang dan mengimplementasikannya dalam pembangunan, dan rencana pembangunan Tax Heaven yang akan di wujudkan di suatu daerah di Indonesia.

Luhut Binsar Pandjaitan

Luhut didaulat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman, menggantikan Rizal Ramli. Sebelumnya Luhut menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Dia juga sempat menjadi Kepala Staf Presiden. Tujuan penggantian ini dalam pandangan saya, terkait dengan pengangkatan Archandra Tahar sebagai Menteri ESDM, sebagai pengawal kebijakan Migas agar tidak kembali disusupi oleh Mafia Migas, dan terkait dengan Pemberantasan Lanjutan dari Mafia Migas yang sudah diljalankan oleh Sudirman Said sebelumnya.

***

Melihat pada penjelasan diatas, saya rasa Presiden Jokowi memang telah memperhitungkan arah Pembangunan kita dan sedang mempercepat usahanya untuk memperbaiki ketertinggalan Indonesia. Kalaupun beberapa memang di ambil dari kader Parpol, tidak asal kader, tapi kader yang mempunyai kompentensi di bidangnya. Tidak semua kebijakan bisa kita generalisasi dari kacamata politik semata. Melihat lebih detail kepada tiap – tiap kebijakan akan membuat kita bisa melihat lebih jelas tujuan dari kebijakan tersebut dibuat.

Saya ucapkan selamat bertugas kepada Menteri yang baru dilantik. Semoga Indonesia semakin maju dan tidak lagi dikuasai oleh para mafia dan koruptor.

Ahhh.. nyiup kopi malu jak roko katih…

Please follow and like us:

10 COMMENTS

LEAVE A REPLY

2 × 5 =