Mudik Gratis, alokasi dana CSR yang kurang tepat di Tabanan

Lebaran tahun ini, masyarakat Tabanan diramaikan dengan program mudik gratis yang diadakan untuk keempat kalinya dan dilepas langsung oleh Bupati Tabanan, Eka Wiryastuti. Program ini sebenarnya adalah program biasa saja, tapi menjadi ramai karena ada kesan kalau Bupati Tabanan memberikan perhatian lebih kepada warga pendatang. Sementara acara serupa belum pernah digelar untuk warga masyarakat Tabanan. Asumsi ini berkembang karena banyak yang mengira kalau dana yang digunakan untuk program ini berasal dari APBD Tabanan.

Saya luruskan sedikit, dalam program mudik gratis ini, Pemkab Tabanan bertindak sebagai pengelola. Saya anggap pengelola karena program ini berjalan bukan dengan menggunakan anggaran daerah, dan tidak termasuk dalam APBD Tabanan. Sejauh yang saya tahu, anggaran program ini berasal dari dana CSR (Corporate Social Responsibility) dari Bank BRI, BPD Bali, Telkom dan sebagainya. secara sederhananya Pemkab Tabanan yang menyiapkan programnya, kendaraannya, pendataan pesertanya dan dananya berasal dari CSR tadi.

Untuk yang belum tahu mengenai CSR, saya jelaskan sedikit. Corporate Social Responsibility kalau diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia menjadi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Mengenai CSR ini diatur dalam Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 74) yang mewajibkan perusahaan di Indonesia untuk melakukan CSR.

CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positif) terhadap sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya. Untuk apa dan program jenis apa yang menerima saluran dana CSR ini lebih banyak ditentukan oleh perusahaan itu sendiri dan perhitungan dampak juga memang dikalkulasi sendiri oleh perusahaan tersebut. Dalam beberapa kondisi, justru dana CSR ini lebih banyak digunakan untuk mendukung program dari Pemerintah Daerah.

Dalam kondisi di Tabanan, Program mudik gratis ini adalah program dari Pemkab Tabanan dan dibiayai oleh CSR perusahaan. Disinilah letak kekeliruan dari bergulirnya program mudik gratis ini. Berikut penjelasannya.

Pertama, Komitmen Pemkab Tabanan yang sering di gaung – gaungkan selama ini yaitu Serasi yang mempunyai makna sejahtera aman dan berprestasi. Karena apabila kita sudah sejahtera tentunya akan tercapai keamanan didalam semua bidang. Dan apabila sudah aman prestasi akan tumbuh dengan sendirinya. Poin pokok dari komitmen ini adalah terciptanya kesejahteraan. Pertanyaannya sekarang, sudahkan masyarakat Tabanan sejahtera?

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Tabanan sebanyak 5,21 persen dari jumlah penduduk 500-an ribu warga. Jumlah kemiskinan ini lebih tinggi dibanding angka kemiskinan secara umum di Bali 4,49 persen. Ini artinya di Tabanan masih ada 26 ribu-an warga yang masih hidup dalam taraf kemiskinan. Kalau komitmen Pemkab Tabanan memang untuk mensejaterakan masyarakat, seharusnya perhatian lebih memang diberikan kepada 26 ribu-an warga miskin tersebut, untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Tabanan.

Dana CSR yang digunakan untuk membiayai mudik saya rasa lebih layak diberikan dalam bentuk bantuan atau sembako kepada 26 ribu warga tersebut. Atau mungkin dipikirkan cara lain untuk menyalurkan dana tersebut untuk membantu warga miskin sehingga mereka bisa hidup lebih layak. Perusahaan pemberi dana tersebut saya rasa akan sangat setuju dan mendukung Pemkab menjalankan program untuk mengentaskan kemiskinan di Tabanan.

Kedua, pendataan peserta mudik. Saya masih belum menemukan informasi yang jelas mengenai syarat menjadi peserta mudik gratis ini selain hanya melapor ke Polres. Kalau di Jakarta, Ahok memberi bantuan kepada masyarakat miskin dengan data dari kelurahan dan menggunakan kartu. Entah itu berupa KJP, KJS, dan Kartu lainnya. Kartu tersebut dikeluarkan karena memang warga tersebut terdata sebagai penduduk Jakarta dan termasuk dalam golongan masyarakat miskin.

Pertanyaannya, apakah peserta mudik ini tergolong dalam warga pemegang KTP Tabanan, dan apakah peserta mudik gratis ini memang tidak memiliki dana untuk mudik atau peserta mudik gratis ini adalah golongan masyarakat miskin, atau seperti apa, dan indikatornya seperti apa, ini yang masih belum ada kejelasan.

Kalau program ini bergulir untuk membiayai mudik masyarakat miskin, saya rasa lebih tepat kalau mereka dibiayai pangan dan bantuan permodalan untuk menjalankan usahanya hingga nanti mereka bisa mudik sendiri dengan hasil usaha mereka masing – masing dengan bantuan permodalan dari CSR Perusahaan yang disalurkan oleh Pemkab Tabanan.

Jika program ini bergulir hanya sebagai wujud toleransi dan mengurangi kecelakaan lalu lintas karena arus mudik, mungkin sebaiknya dikaji ulang. Mengenai wujud toleransi, saya rasa di Tabanan masih belum perlu perhatian yang lebih, karena masyarakat di Tabanan sudah terbiasa dan hingga kini tidak ada permasalahan akan kerukunan antar umat beragama di Tabanan. Mengenai pengurangan angka kecelakaan saat mudik, ini seperti membicarakan 500 dibandingkan 10 juta, sangat kecil dampaknya dan pengkajian mengenai program ini sebaiknya dilakukan lebih mendalam dan lebih tepat sasaran.

Tabanan adalah masyarakat yang agraris dan multikultur, masyarakat disini telah bertahun – tahun hidup dalam akulturasi yang telah terbina dengan baik. Program sejenis mudik gratis ini bisa saja diterjemahkan lain oleh masyarakat, ditambah dengan bumbu – bumbu rasis, bisa menjadi pemecah belah persatuan masyarakat itu sendiri. Sebaiknya Pemkab Tabanan melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai program apapun yang akan dilaksanakan dan berpegang teguh pada komitmen yang sejak awal menjadi pegangan Pemkab Tabanan yaitu Serasi dimana poin utama dari komitmen ini adalah mensejahterakan masyarakat.

Ahhhh… nyiup kopi malu jak roko katih…

Please follow and like us:

LEAVE A REPLY

2 × one =