Larangan Merokok di Pura, PHDI Kurang Kerjaan?

Wacana pelarangan merokok di pura adalah hasil komitment bersama dari diskusi lokakarya gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) dan PHBS yang melibatkan seluruh ketua PHDI se-Bali, MMDP se-Bali, MUDP se-Bali, WHDI se-Bali, Kepala Desa Pura se-Bali dan bekerjasama dengan Kemenkes RI. PHDI segera merespon dengan akan segera mempertegas wacana larangan merokok di pura menjadi peraturan dan akan ditindak lanjuti oleh desa setempat.

Hal ini menjadi sangat Sangat lucu dari sudut pandang saya sendiri. Sebuah majelis keagamaan sekelas PHDI sekarang mulai masuk ke ranah pribadi Umat. Bagaimana tidak, hal – hal pribadi seperti merokok juga sudah menjadi urusan PHDI. Menurut saya ini sangat – sangat lucu. Apakah dengan ini PHDI sedang mencoba menekankan kalau merokok memiliki keterkaitan dengan urusan agama?

Kalau kita coba cerminkan dari tujuan berdirinya PHDI yang dituangkan dalam visi dari PHDI itu sendiri yaitu:  visi Parisada adalah terwujudnya masyarakat Hindu Dharma Indonesia yang sejahtera dan bahagia (moksa dan jagadhita) bersumber dari Pustaka Suci Veda. Bagian dari mana di Veda yang melarang umat Hindhu merokok? Atau bagian mana dari Pustaka Suci Veda yang menyebutkan kalau merokok berkaitan dengan urusan agama? Atau mungkin PHDI sedang membaca kitab lain? atau PHDI hanyalah lembaga yang sedang ikut – ikutan trend dimana lembaga kegamaan lain sedang mencoba mengatur kehidupan pribadi umatnya selain urusan agama?

Saya disini tidak berbicara sebagai orang yang mendukung atau menentang rokok, saya disini berbicara sebagai umat Hindhu yang sedang mencoba mengkritisi kebijakan kalau merokok dan tidak adalah urusan pribadi, dan PHDI tidak layak untuk ikut campur tangan pada ranah itu. Biarkanlah Pemerintah daerah, atau desa adat atau LSM yang mengatur urusan tersebut. Pihak PHDI seharusnya tetap konsisten dengan urusan keagamaan.

Kalau saya coba cerminkan ke peristiwa yang ada di Bali, dimanakah posisi PHDI sekarang dalam urusan penyederhanaan Upakara? Adakah sikap tegas dari PHDI yang menuangkan hal ini dalam sebuah aturan yang bisa ditindaklanjuti oleh desa setempat? Sepanjang saya mencari, saya tidak menemukan apa – apa mengenai sikap PHDI akan masalah ini. Padahal kalau kita mau sedikit membuka diri, masalah upakara ini adalah masalah yang justru sangat – sangat berdampak pada umat Hindhu baik di Bali maupun di seluruh Indonesia.

Coba kita telusuri lagi lebih jauh, masalah sekteisme yang melanda umat Hindhu saat ini, adakah secuil wacana yang dikeluarkan oleh PHDI untuk membuat keteraturan terkait dengan beragam sekte Hindhu yang sekarang muncul di Bali? Jangankan sebuah sikap tegas, secuil-pun wacana masalah ini masih belum ada. Padahal isu sekteisme ini sudah sampai pada posisi yang menurut saya sangat mengkhawatirkan, karena sudah ada yang berani menunjukkan diri ke ranah publik dengan berbagai macam upacara yang tidak pernah dikenal sebelumnya oleh umat Hindhu Bali.

Urusan PHDI masih sangat banyak yang menyangkut hal – hal besar mengenai umat Hindhu seluruh Indonesia. Sudahlah, hentikan membahas isu – isu pribadi sejenis merokok dan yang sejenisnya. PHDI seharusnya menempatkan diri pada isu – isu yang lebih besar yang akan sangat berdampak pada kesejahteraan Umat. Masalah – masalah kecil seperti merokok dan kebersihan sebaiknya diserahkan pada desa adat atau LSM yang memang memiliki perpanjangan tangan dan urusan ke ranah itu.

Saya sangat yakin, dalam majelis sekelas PHDI, ada banyak sekali ahli ilmu agama baik itu dari filsafat, budaya, sejarah, maupun upakara yang sangat – sangat kompeten menangani dan merumuskan solusi untuk banyak masalah besar yang dihadapi umat Hindhu saat ini. Jadi sebaiknya pemberdayaan ahli – ahli tersebut bisa dimaksimalkan oleh PHDI untuk menangani hal besar, bukan hal – hal kecil seperti merokok.

Ahhh… nyiup kopi malu jak roko katih.

Please follow and like us:

LEAVE A REPLY

1 × 5 =