Koalisi “Asal Bukan Ahok” yang Menjadi Keluarga

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta belakangan mulai terlihat makin lucu, dimulai dengan kemunculan deklarasi “Orang Kita” yang digawangi oleh Ahmad Dani. Kalau ditelaah, kata “Orang Kita” adalah kata yang sering diungkapkan untuk sebuah pengelompokan tertentu. Ungkapan ini sering digunakan oleh Juru Kampanye (jurkam) calon tertentu di lapangan, untuk pengelompokkan  pendukung dan bukan pendukung. Misalnya saja, ketika ada jurkam lain yang masuk dikalangan pendukung, maka salah satu jurkam akan menjawab dengan itu “orang kita” juga, bukan orang lain. Dan seterusnya.

Pengelompokan ini menjadi lucu ketika dihubungkan dengan Ahok, karena sentimen yang berkembang dalam melawan Ahok adalah sentimen rasial atau sentimen yang berbau SARA. Otomatis kita akan berfikir, ada “Orang Kita” dan ada pula “Orang Dia” atau “Orang Mereka” atau bahkan ada “Orang Lain”. Lalu siapakah yang dimaksud dengan “Orang Kita” oleh Ahmad Dani?… Penjelasannya bisa diarahkan statemen yang dikeluarkan oleh deklaratornya, yang mendukung siapapun yang menjadi Gubernur DKI asal bukan Ahok. Ini kan lucu.

Lalu apa visi misi dari kelompok “Orang Kita” ini? Apakah hanya menjatuhkan Ahok? Atau ada visi membangun Jakarta? Atau apa? Kalaupun ada visi dan misi membangun Jakarta, dengan cara apa? Ini menjadi lebih lucu ketika kemudian disimpulkan kalau “Orang Kita” adalah orang yang tidak perduli kepada pembangunan Jakarta, tapi “Orang Kita” adalah orang yang hanya perduli untuk kepentingan mengalahkan Ahok dalam pemilihan Gubernur DKI.

Berikutnya muncul pula gerakan 7 partai yang tergabung dalam “Koalisi Kekeluargaan”, yang Ketujuh partai tersebut adalah PDIP, Gerindra, PAN, PPP, PKB, PKS, dan Partai Demokrat. Hasil kesepakatan pertama yang dikeluarkan oleh koalisi ini serupa tapi tak sama dengan deklarasi “Orang Kita”. Pada intinya adalah calon gubernur harus memiliki sikap sikap arif, bijaksana, beradab, santun, beretika, bersih, dan cerdas. Yang pasti itu bukan Ahok, karena koalisi 7 partai ini adalah koalisi untuk  melawan Ahok dalam Pilgub DKI 2017 nanti.

Mari kita lihat hasil kesepakatan dari koalisi 7 partai ini, calon gubernur harus memiliki sikap sikap arif, bijaksana, beradab, santun, beretika, bersih, dan cerdas. Meskipun kesemua sikap tersebut di mata sebagian orang, telah dimiliki oleh Ahok, tapi dalam kacamata 7 partai ini kesemua sikap yang ditonjolkan dalam deklarasi tersebut tidak sama sekali mencerminkan pribadi dan sikap Ahok sebagai Gubernur DKI. Jadi intinya kembali lagi kepada kelucuan semula, koalisi ini tidak mementingkan pembangunan Jakarta, mereka lebih mementingkan kalau yang menjadi Gubernur adalah bukan Ahok.

Kalau dilihat lebih dekat, koalisi “Orang Kita” dan Koalisi “Kekeluargaan” dari 7 Parpol ini memiliki hubungan yang sangat dekat. Sebut saja nama Ahmad dari dari “Orang Kita” yang memiliki kedekatan dengan Gerindra yang tergabung dalam koalisi “kekeluargaan”, dan belakangan Dani juga digadang – gadang menjadi calon dari PKB yang juga tergabung dalam koalisi “kekeluargaan”. Haji lulung adalah kader dari PPP, yang tergabung juga dalam koalisi “Kekeluargaan”. Habiburokhman adalah politisi yang juga merupakan kader dari Gerindra.

Politik dan demokrasi menjadi sangat kerdil, ketika yang dipentingkan hanyalah siapa yang menang dan siapa yang kalah, padahal tujuan sebenarnya dari pemilihan kepala daerah adalah siapa yang bisa membangun daerah, dengan program yang bisa dijalankan dan dipercaya oleh masyarakat.

Ada satu poin yang menurut saya luput dari perhatian kita semua, kedua koalisi melawan Ahok tersebut mendasarkan gerakannya atas dasar kekeluargaan. Kita semua tahu apa jadinya gerakan politik yang berlandaskan kekeluargaan. Ujung – ujungnya calon yang dipilih untuk menjadi Gubernur DKI adalah calon yang bisa menjalin rasa kekeluargaan dengan DPRD, hingga penyerapan dana dan kongkalikong yang terjadi antara DPRD dan Gubernur menjadi lebih lancar, karena memang berlandaskana kekeluargaan. Atau paling tidak, sesama keluarga jangan saling ganggu-lah, kan keluarga, saling tutupi dan saling bantu untuk kelancaran proyek masing – masing kan.

Masalah hukum, pelanggaran hukum, masalah kebijakan dan yang sejenisnya, hendaknya dipertimbangkan dengan jalan kekeluargaan. Meskipun melanggar hukum, kan bisa diselesaikan dengan jalan kekeluargaan, korupsi pun demikian, karena keluarga ya saling bantu-lah. Atau lebih parah lagi, seperti yang terjadi di Banten, dimana satu keluarga banyak menduduki posisi strategis di pemerintahan. Yang terjadi apa? Korupsi berjamaah dalam satu keluarga. Mungkin inikah yang diharapkan oleh koalisi kekeluargaan ini? Kita lihat saja perkembangannya.

Kita semua tahu kalau di Indonesia, kita semua telah memiliki hak untuk memilih pemimpin kita secara langsung, baik itu yang duduk di kabupaten maupun di provinsi. Seiring dengan ini, kita juga sebaiknya belajar untuk mengenali calon – calon pemimpin kita yang nantinya akan membawa daerah kita selama 5 tahun kedepannya. Kita lihat visi dan misi nya untuk pembangunan daerah kita, bukan lihat partainya ataupun suku, agama, maupun ras dari orang tersebut. yang kita perlukan adalah pemimpin yang bisa membawa pembangunan daerah kita menjadi lebih baik.

Ahhh… nyiup kopi malu jak roko katih…

Please follow and like us:

LEAVE A REPLY

two + fifteen =