Keberadaan Joged “Jaruh” Antara Tuntutan Pasar dan SE Gubernur

Baru – baru ini, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 6393 Tahun 2016 yang meminta pihak-pihak terkait melakukan berbagai langkah penertiban pertunjukan tari Joged Bumbung yang ditampilkan dengan ‘jaruh’ atau porno. Dengan surat edaran tersebut diharapkan Kapolda Bali, bupati/walikota se-Bali, Bendesa Agung Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali, dan ketua PHDI Bali dapat mengambil langkah sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk menertibkan.

Yang perlu kita perhatikan adalah tindak lanjut dari SE tersebut di lapangan. SE bukanlah sebuah peraturan perundangan, jadi tidak ada pemuatan sanksi didalamnya. SE adalah sebuah instruksi atau perintah dan berlaku terhadap instansi yang ada dibawah Gubernur. Jadi kesimpulan saya, efektifitas dari keluarnya SE dari Mangku Pastika terletak pada jajaran dibawahnya.

Karena SE tidak memuat sanksi, pertanyaan saya adalah, dasar apa yang akan digunakan untuk menertibkan?

Peraturan yang memuat sanksi yang berlaku di Indonesia adalah Peraturan yang berbentuk undang – undang. Dalam hal joged jaruh, undang – undang yang bisa diterapkah adalah KUHP dan UU Pornografi. Perihal penertiban dengan menggunakan KUHP dan UU Pornografi, sebenarnya tidak memerlukan Surat Edaran dari Gubernur, tapi memerlukan pelaporan dari masyarakat dengan menyertakan bukti.

Kita tahu, kalau joged jaruh sudah berlangsung sejak lama, sejauh pengamatan saya, hitungannya sudah tahunan, bukan bulanan lagi. Dalam kurun waktu tahunan tersebut, saya tidak menemukan adanya penindakan atau bahkan pelaporan sekalipun. Indikasi ini menunjukkan kalau joged jaruh memang mendapatkan restu dari masyarakat. Dengan bahasa lain, joged jaruh sedang memenuhi tuntutan pasar. Ibaratnya pedagang, komoditas yang dijual oleh joged jaruh memang sedang digandrungi oleh masyarakat.

Kita tentu ingat dengan kejadian sexy dance yang terjadi ketika perayaan HUT Jembrana, dimana ketika itu terjadi penertiban oleh pihak kepolisian. Sebab penindakan tersebut yaitu adanya pelaporan, oleh masyarakat.

Sexy dance dan joged jaruh yang sekarang sedang ramai di youtube adalah 2 hal yang sama, yaitu dugaan mempertontonkan hal yang berbau pornografi di depan umum. Jadi proses kasusnya juga akan sama, penindakan akan dilakukan terhadap penyelenggara dan pelaku pertunjukkan, sekarang tinggal pihak masyarakat sendiri, apakah ada keinginan untuk melaporkan atau tidak.

Menunggu niat baik dari masyarakat untuk melaporkan, saya rasa sebuah hal yang mustahil, karena seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, pertunjukkannya memang digandrungi oleh masyarakat itu sendiri. Disamping itu, kultur masyarakat di Bali yang cenderung menghindari berurusan dengan hukum juga menjadi salah satu faktor keengganan masyarakat untuk melaporkan. Disamping ada faktor lain yaitu, pihak sanggar dan penyelenggara adalah masyarakat itu sendiri. Saya rasa dengan kultur masyarakat Bali yang ada sekarang ini, merupakah sebuah hal yang mustahil ada masyarakat yang mau melaporkan masyarakat itu sendiri.

Dalam pandangan saya, Sanggar joged jaruh ada karena motif ekonomi, yaitu uang sewa. Mereka melaksanakan pertujukan untuk mendapatkan uang. Dari sini saya melihat kalau mereka terikat pada masalah ekonomi. Atau kalau menggunakan istilah pasar, ada uang ada pertunjukan. Sekarang tergantung dari yang memberi uang, mau pertunjukan seperti apa. Penertiban dengan menggunakan pendekatan dari sisi keuangan inilah yang bisa dilakukan oleh pihak pemerintah, dalam hal ini Pemprov Bali dengan segala perangkatnya.

Beranjak dari pendekatan keuangan ini, yang bisa dilakukan untuk menertibkan pertunjukan joged jaruh itu sendiri ada 2 hal, yaitu dari pihak sanggar dan dari pihak penyewa atau penyelenggara.

Dari Sisi Sanggar

Yang mengikat langsung terhadap sanggar adalah dinas kebudayaan. Kalau sanggar tersebut adalah salah satu penerima bantuan atau pembinaan, cara yang paling masuk akal adalah sanksi penghentian bantuan atau pembinaan, bahkan pembubaran dari sanggar itu sendiri. Tentu disini harus ada langkah penertiban pendirian sanggar sejak awal dengan pendataan tiap – tiap sanggar yang menyediakan jasa pertunjukan joged jaruh atau pertunjukan yang serupa, hingga nantinya lebih memudahkan untuk menertibkan.

Untuk sanggar yang memang terikat langsung dengan pihak banjar atau desa adat, saya rasa pihak MUDP bisa melakukan tindakan yang sama, yaitu dengan memberikan sanksi penghentian pembinaan atau bantuan bahkan membubarkan sanggar tersebut melalui perantara desa adat. Tentu hal ini tidak bisa langsung dilaksanakan oleh pihak MUDP, perlu adanya partisipasi dari pihak desa adat untuk melakukan ini dengan menerapkan aturan atau perarem yang mengikat anggota desa adat itu sendiri.

Beberapa hal lain yang bisa dilakukan untuk penertiban di pihak sanggar adalah pembinaan atau penyuluhan kepada pihak sanggar.

Dari sisi penyewa atau penyelenggara pertunjukkan

Proses terlangsungnya sebuah pertunjukan joged jaruh tidak lepas dari pihak penyewa itu sendiri. Pertunjukan ini tidak akan bisa berlangsung tanpa ada kedua belah pihak yaitu sanggar dan penyewa. Tidak bisa dipungkiri juga kalau maraknya pertunjukan karena ada banyaknya yang menyewa. Menunggu niat baik dari pihak penyewa juga bukan merupakan sebuah solusi yang baik, diperlukan aturan yang bisa memberikan sanksi secara langsung kepada pihak penyewa.

Di Bali kita mengenal adanya hukum adat yang bisa memberikan sanksi secara langsung kepada masyarakat, dan menjadi pengikat masyarakat dengan desa adat. Yang menaungi seluruh desa adat di Bali adalah MUDP Provinsi Bali. Sosialisasi yang baik atas surat edaran Gubernur terhadap desa adat dan menganjurkan tiap – tiap desa adat memiliki peraturan atau perarem yang bisa memberikan ketegasan sanksi terhadap masyarakatnya yang melaksanakan pertunjukan joged jaruh, saya rasa adalah hal yang paling efektif yang bisa dilakukan. Sekali lagi, disini ada pendekatan masalah keuangan. Seperti kita ketahui bersama pengikat dari semua ini adalah uang. Dan penyelesaiannya saya rasa juga pada pendekatan keuangan.

Pendekatan secara hukum saya rasa bukanlah hal yang efektif yang bisa dilakukan terhadap masalah ini, ada banyak pihak yang berkepentingan disini, terutama yang menyangkut dengan ekonomi dari pelaku sanggar seni joged jaruh.

Kalau kita melihat masalah ini secara sederhana, yang perlu dilakukan oleh pihak – pihak terkait dalam surat edaran Gubernur Bali adalah bagaimana cara menghilangkan “jaruh” dari “joged” tersebut tanpa mematikan “joged” nya itu sendiri. ini bukanlah hal yang mudah, dan ini bukanlah hal yang mustahil. Diperlukan kerjasama banyak pihak, hingga kemudian ini bisa berjalan dengan baik.

Ahh…. nyiup kopi malu jak roko katih.

Please follow and like us:

6 COMMENTS

    • surat edaran tidak memuat sanksi pak, kalau menggunakan pendekatan hukum harusnya yang jalan adalah KUHP dan UU Pornografi, harus ada pelaporan, itu sudah terbukti tidak efektif, bertahun – tahun belum ada satu proses pun. makanya pendekatan sebaiknya dengan menggunakan desa adat melalui MUDP, kalau pak baca di link nya, saya tuliskan panjang lebar disana.

  1. Bubarkan sanggar tari,dan tarian sperti ini!
    Selain membuat malu bali,sama saja seperti meludah menghadap ke atas!
    bicara budaya,tp kita sendiri yg merusak budaya bali…
    Disaat orang lain menyalahkan ttng budaya kita,kita hnya sibuk mencari kambing hitam tanpa menyelesaikan akar masalah…

  2. Sopan santun harus ditegakkan sebagai sebuah indentitas kita. Jika ternyata mulai dilupakan, ketegasan seorang pemimpin sangat diperlukan. Atau mungkin harus melakukan pilihan.. kita setuju diingatkan dengan indentitas budaya sopan santun kita, atau… mari rubah semua mengikuti tuntutan kebutuhan dan semua alasan untuk tercukupi perut kita. Mungkin begitu.

LEAVE A REPLY

17 + 14 =