Kasus Hukum Aridus Jiro, Kesalahan Kecil Korban UU ITE

Belakangan saya amati trend peningkatan korban atas pasal karet yang ada di UU ITE.  Mulai dari kasus Gendo yang dilaporkan oleh Pospera, Yusniar yang dilaporkan oleh seorang anggota DPRD di Makasar, yang sekarang terjadi di Bali adalah kasus Made Sudira atau yang lebih dikenal dengan nama Aridus Jiro yang dilaporkan oleh Gubernur Bali, Made Mangku Pastika melalui Karo Humas Pemprov Bali, Dewa Gede Mahendra Putra.

Hampir semua kasus yang berhubungan dengan UU ITE tersebut disangkakan melanggar pasal yang notabene merupakan pasal karet yang ada di UU ITE, maksud dari pasal karet tersebut adalah pasal yang bias atau multi interpretasi. Pasal yang saya maksudkan disini adalah pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2. Yang berbunyi:

Pasal 27

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

 Pasal 28

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

 Saya hendak melihat pasal – pasal ini dari sisi sosial budaya kita sebagai orang Indonesia pada umumnya, dan Bali pada khususnya. Mari kita bahas satu per satu.

Muatan penghinaan atau pencemaran nama baik seperti yang tercantum dalam pasal 27 ayat 3 diatas bisa kita artikan berbeda karena kita berbeda kultur atau kebiasaan. Contohnya begini,  satu kata “nasklenk” berbeda arti jika digunakan dalam beda kultur.

Di Singaraja kata ini sangat lumrah, dan cenderung tidak berpengaruh apa – apa, tapi untuk daerah dengan kebiasaan berbeda, seperti Tabanan atau Gianyar, kata ini berpengaruh berbeda. Orang Tabanan atau Gianyar bisa merasa terhina ketika ada yang menyebutnya dengan “nasklenk” dalam status facebook atau social media lainnya.

Dasar kultur inilah yang saya sebutkan dengan multi interpretasi atau bias. Multi interpretasi ini sangat – sangat bisa membuat orang yang tanpa maksud menghina atau mencemarkan nama baik terjerat hukum.  Yang paling buruk adalah, dalam dunia media sosial, yang kita lihat hanyalah teks yang kita anggap sebagai perkataan. Sedangkan untuk melihatnya sebagai penghinaan atau tidak, hanya bisa kita lihat dari ekspresi saat kata itu diucapkan.

Kalimat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA yang tercantum dalam pasal 28 ayat 2 juga memiliki dampak yang sama seperti pasal 27 ayat 3. Kita cerminkan saja dengan kasus yang dihadapi oleh Gendo, yang menyebutkan kata “napitufulus” yang diterjemahkan sebagai penghinaan terhadap salah satu marga Batak.

Plesetan sangat sering kita gunakan dalam komedi atau lelucon dalam tradisi kita sebagai masyarakat Indonesia. Sudah berpuluh tahun kata – kata plesetan sering kita gunakan sebagai bahan candaan atau ejekan, tanpa bermaksud untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan.

Dunia seni dan budaya kita sudah mengadopsi plesetan sebagai hal yang lumrah sejak dulu, apalagi kalau kita lihat bahasa – bahasa satir dalam seni tulis menulis, sudah sangat – sangat lumrah. Kalau kemudian kemunculan pasal ini hanyalah untuk mematikan seni dan budaya kita, saya rasa sebaiknya dikaji ulang kembali, karena setahu saya, terbentuknya UU ITE sebagai batas agar kita tidak keluar dari budaya kita sendiri.

Khusus mengenai kasus yang menimpa Aridus Jiro, dalam pandangan saya, memang tidak perlu diselesaikan melalui jalur hukum, tapi lebih baik diselesaikan dengan jalur kekeluargaan, sebagaimana seorang pejabat dengan rakyatnya.

Dalam persepsi saya, yang disampaikan oleh Aridus Jiro tersebut adalah sebuah kritik. Saya tidak melihat ada maksud penghinaan atau pencemaran nama baik didalam tulisan tersebut. Memang terdapat kesalahan informasi didalamnya, dan inipun sudah diakui oleh Aridus Jiro sendiri, tapi apakah harus diselesaikan dengan cara seperti ini?. Dasar dari permasalahan ini dari kacamata saya hanyalah sebuah salah paham. Kita semua bisa saja salah interpretasi atas sebuah informasi. Kita semua bisa melakukan kesalahan, tidak ada orang yang 100 persen benar.

Terlepas dari ada atau tidaknya masalah di masa lalu yang mendasari ini, saya harapkan kejadian ini bukanlah sesuatu yang bisa mempengaruhi kebebasan berpendapat yang kita perjuangkan hingga pada tahap ini. Kekhawatiran saya adalah, kasus ini menjadi preseden yang buruk bagi kebebasan berkespresi di media sosial. Kedepannya hal – hal seperti ini akan banyak digunakan oleh pihak – pihak tertentu untuk membungkam kritik atas kebijakan publik.

Diperlukan itikad baik dari kedua belah pihak untuk bisa menyelesaikan masalah secara baik, tanpa melalui jalur hukum. Diperlukan seorang yang berjiwa besar untuk bisa memaafkan kesalahan orang. Diperlukan seorang ksatria sejati untuk bisa mengecilkan masalah yang besar, dan meniadakan masalah yang kecil.

Ahhh… nyiup kopi malu jak roko katih…

Please follow and like us:

10 COMMENTS

    • Lan saling murat sarire introspeksi diri ..pang sing mare dikepepete dogen mekejang pisagane akuin nyame. Nak celebingkah beten biu. Ade nak nrima ade nak sing trima dikritik itu wajar itu hak individu masing masing. Lan melajah bareng kadung nu idup

    • Kritik adalah bagian dari pendewasaan pak. Sekarang tergantung cara response dari setiap kritik tersebut. Saya tidak akan bisa bersepakat dengan kritik yang di response dengan proses hukum. karena dasar tatanan yang dibangun oleh masyarakat Bali adalah dialog dan kekeluargaan. Nike sane madan jiwa menyame braya, boya je pisaga akuin nyama. Jiwa puniki yang sudah hampir punah saat ini karena terkikis jaman, saya lihat jarang ada yang bisa menyelesaikan masalah dengan dialog, onyang ajak mekeras kerasan. kalau bisa ada yang memberi contoh, dampak sosialnya juga bisa lebih baik, niki salah satu persektif cara pandang dari kacamata lain pak.

LEAVE A REPLY

12 − 2 =