Hanya AWK yang kerja untuk Bali? coba baca ini…

Sekarang kita bahas tentang DPD RI, dimana ada 4 orang perwakilan dari Bali, dan kinerja apa saja yang telah dilakukan. Tulisan ini bertujuan agar argumentasi menjadi fair dan apple to apple, atau istilah kekiniannya, seimbang dari sisi kinerja menurut aturan keanggotaan, fungsi, dan wewenang dari DPD RI yang telah diatur dalam Undang – Undang. Agar kemudian tidak ada pernyataan si A lebih giat bekerja untuk Bali, dan si B tidak melakukan apa – apa.

Saya rasa perlu ada perbandingan yang mendasar dalam hal ini. Kita semua perlu untuk melihat dengan jelas, siapa – siapa saja yang memang bekerja sesuai dengan fungsi, dan kewajibannya sebagai anggota DPD RI, dan siapa – siapa yang asal bekerja hanya untuk bisa dilihat bekerja, padahal ukuran kinerja yang diamanatkan oleh Undang – Undang tidak dijalankan.

Sebelum membahas lebih lanjut, saya jelaskan fungsi, tugas dan wewenang dari DPD RI.

Mengacu pada ketentuan Pasal 22D UUD 1945 dan Tata Tertib DPD RI bahwa sebagai lembaga legislatif DPD RI mempunyai fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran.

Tugas dan wewenang DPD RI adalah :

  1. Pengajuan Usul Rancangan Undang-Undang
  2. Pembahasan Rancangan Undang-Undang
  3. Pertimbangan Atas Rancangan Undang-Undang dan Pemilihan Anggota BPK
  4. Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang

Perlu saya tekankan disini, fungsi, tugas dan wewenang dari DPD RI adalah fungsi legislasi, yang artinya fungsi yang berkaitan dengan peraturan perundangan, mulai dari pengusulan terhadap RUU, hingga pengawasan terhadap terlaksananya UU di daerah yang menjadi tanggung jawab (dapil) masing – masing.

Pada awal tugasnya, sekitar tahun 2014 lalu, 4 orang anggota DPD RI asal Bali pernah mendengungkan usulan agar Bali mendapatkan Otonomi Khusus (Otsus). Perjuangan mereka menggunakan dasar usulan akan perubahan UU Nomor 4/1958 tentang Pemprov Bali yang masih tergabung dengan NTB dan NTT. Dan Rancangan Undang – Undang (RUU) tentang Otsus Bali, akan diusulkan juga masuk dalam dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2014. Sampai dimanakah perjuangan ini? Silahkan ditanyakan ke anggota DPD RI masing – masing. Sudahkah mereka bekerja untuk ini?.

Kalau tidak ada yang bisa menjawab, saya jawab. Perjuangan DPD RI untuk RUU Otsus ini dalam posisi mengambang, alias menjadi sesuatu yang tidak mendesak dan seperti tidak digubris oleh DPR RI, karena bisa memicu disintegrasi, atau kalau RUU Otsus Bali ini disahkan, akan memicu daerah lain menuntut hal yang sama.

Karena kegagalan ini maka dipersiapkanlah RUU baru untuk Bali, yakni RUU Provinsi Bali. Saat ini RUU Provinsi Bali telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. RUU tersebut menjadi usulan resmi dari DPD RI.

Sejauh manakah perkembangan RUU Provinsi Bali ini? Dan sudahkah anggota DPD RI bekerja untuk RUU Provinsi Bali ini?. inilah yang pantasnya dipertanyakan kepada para anggota DPD RI asal Bali. Pengesahan RUU Provinsi Bali menjadi UU Provinsi Bali ini yang sejatinya akan bisa menyelamatkan Budaya, Alam, Adat dan Pariwisata Bali pada nantinya.

Sekarang kita bahas orang per orang dari Anggota DPD RI, ini dan apa – apa saja yang telah mereka perbuat untuk Bali.

Seperti kita ketahui bersama, Bali memiliki 4 orang perwakilan di DPD RI,  Dr. SHRI I.G.N. Arya Wedakarna M. Wedasteraputra S, I Kadek Arimbawa, AA. Ngr. Oka Ratmadi SH, Gede Pasek Suardika SH.,MH. Mengenai kinerja masing – masing, saya jelaskan satu per satu.

Dr. SHRI I.G.N. Arya Wedakarna M. Wedasteraputra S

Duduk dalam Komite III DPD RI, yang merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada pendidikan dan agama. Lingkup tugas Komite III sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut :

  1. Pendidikan;
  2. Agama;
  3. Kebudayaan;
  4. Kesehatan;
  5. Pariwisata;
  6. Pemuda dan olahraga;
  7. Kesejahteraan sosial;
  8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  9. Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  10. Ekonomi Kreatif;
  11. Pengendalian Kependudukan/Keluarga Berencana; dan
  12. Perpustakaan.

Kinerja bidang Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan yang dilakukan berupa menghadiri konfrensi, sidak UN, kunjungan kerja saat penerimaan siswa baru, rapat dengar pendapat mengenai masalah – masalah PTN di Bali, dan yang sejenisnya. Masalah pendidikan di Bali ada banyak, tapi saya belum melihat ada rekomendasi atau usulan dari Arya Wedakarna mengenai solusi yang bisa dijadikan bahan RUU yang kemudian bisa dijadikan UU untuk mengatasi masalah pendidikan di Bali. Kinerja pada tahun 2014 lalu terlihat positif adalah keluarnya Peraturan Menteri Agama No 54 tahun 2014, Tentang Sekolah Hindu, realisasinya sekarang sudah sejauh mana perkembangannya? Ada yang tahu?

Mungkin yang tergolong kinerja di bidang Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan juga termasuk yang berupa kecaman terhadap segala pelecehan akan simbol Hindhu, penolakan Bank Syariah, Desa Syariah dan Wisata syariah, atau kinerja dalam bentuk kecaman akan pelecehan simbol – simbol hindu, saya masih belum begitu jelas akan bidang ini. Tapi kalau dihubungkan dengan fungsi legislasi, seharusnya ada dalam bentuk rekomendasi atau usulan atau yang sejenisnya untuk dijadikan bahan RUU menjadi UU untuk kemudian diawasi implementasinya dilapangan.

Untuk masalah dibidang kesehatan, kita semua tahu kabar mengenai Vaksin Palsu yang menghebohkan seluruh Indonesia, tapi saya belum melihat ada rekomendasi, usulan, atau setidaknya kunjungan kerja untuk klarifikasi kepada masyarakat Bali tentang apakah vaksin palsu itu sudah masuk ke wilayah Bali atau bagaimana? Atau mungkin ini memang tidak terlalu penting dibandingkan dengan masalah kerudung dan gelang tridatu?

Mengenai pengendalian penduduk dan keluarga berencana, justri disini statement Arya Wedakarna bertolak belakang karena merekomendasikan 4 anak untuk warga Bali. Kalau mau adil, seharusnya semua warga Bali harus ikut program KB, dan direkomendasikan kepada kementrian terkait untuk bisa mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang sudah terlalu tinggi di beberapa wilayah di Bali.

I Kadek Arimbawa (Lolak)

Duduk dalam Komite II DPD RI yang merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada pengelolaan sumber daya alam; dan pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya. Lingkup tugas Komite II sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut :

  1. Pertanian dan Perkebunan;
  2. Perhubungan;
  3. Kelautan dan Perikanan;
  4. Energi dan Sumber daya mineral;
  5. Kehutanan dan Lingkungan hidup;
  6. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Daerah Tertinggal;
  7. Perindustrian dan Perdagangan;
  8. Penanaman Modal; dan
  9. Pekerjaan Umum.

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka komite II DPD RI :

  1. Menyampaikan konsepsi usul rancangan undang-undang dalam rangka penyusunan program legislasi nasional untuk 1 (satu) masa keanggotaan DPD dan setiap tahun anggaran; dan
  2. menyampaikan usulan rencana kerja dan acara persidangan Komite kepada Panitia Musyawarah.

(2) Komite membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan Komite pada masa keanggotaan tahun sidang berikutnya.

Bidang Pertanian, Kadek Arimbawa saat ini tengah memperjuangkan hasil Rapat Dengar Pendapat Komite II DPD RI dengan Kementerian Pertanian, tentang dana kontingensi bagi petani untuk percepatan optimalisasi lahan di beberapa provinsi di Indonesia termasuk salah satunya adalah Provinsi Bali. Realisasi dari kinerja ini masih belum terlihat, atau memang tidak dipublikasikan? Karena menurut beberapa berita yang saya baca, bantuan pupuk, dan sejumlah peralatan pertanian sudah diturunkan, entah ini berkat kinerja siapa, saya masih belum tahu kepastiannya.

Bidang perhubungan, masih ingat dengan kejadian penolakan beroperasinya Uber dan Grab taxi? Kadek Arimbawa mengirimkan 5 rekomendasi untuk menyalurkan aspirasi yang berdemonstrasi saat itu. Kadek Arimbawa juga mengusulkan kepada kementerian perhubungan, perbaikan Kondisi alat transportasi air yang tidak layak, dan perbaikan hingga adanya akses kapal besar ke pelabuhan untuk mengatasi hambatan atas  pengembangan pariwisata Bali.

Bidang pekerjaan umum, Kadek Arimbawa membawa aspirasi ke Kementerian Pekerjaan Umum, diantaranya penanganan dan pengawasan kualitas jembatan di Bali, Jalan short cut di Bedugul, dan Akses jalan menuju dermaga Gunaksa di Kabupaten Klungkung.

AA. Ngr. Oka Ratmadi SH

 Duduk dalam Komite IV DPD RI yang merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN; perimbangan keuangan pusat dan daerah; memberikan pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan Anggota BPK; pajak; dan usaha mikro, kecil dan menengah. Lingkup tugas Komite IV sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut :

  1. Anggaran pendapat dan belanja negara;
  2. Pajak dan pungutan lain;
  3. Perimbangan keuangan pusat dan daerah;
  4. Pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan anggota BPK;
  5. Lembaga keuangan; dan
  6. Koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

Kinerja yang dilakukan berupa kunjungan kerja dan pengawasan terhadap Implementasi Dana Desa dan KUR di beberapa kabupaten di Bali dan juga menyerap aspirasi dan menjelaskan seputar tugas dan kewenangan DPD, Koperasi, UMK, Perijinan, Perpajakan, pelestarian budaya/adat, paham kebangsaan, sistem keuangan negara, serta tata kelola kelembagaan desa yang menyentuh sektor ekonomi bagi masyarakat lokal.

Gede Pasek Suardika SH.,MH

 Duduk dalam Komite I DPD RI yang merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; serta pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah. Lingkup tugas Komite I sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut :

  1. Pemerintah daerah;
  2. Hubungan pusat dan daerah serta antar daerah;
  3. Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah;
  4. Pemukiman dan kependudukan;
  5. Pertanahan dan tata ruang;
  6. Politik, hukum, HAM dan ketertiban umum; dan
  7. Permasalahan daerah di wilayah perbatasan negara.

I Wayan Gede Pasek Suardika  adalah Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD yang sedang berjuang menyusun usulan RUU dalam prolegnas hanya yang benar-benar kebutuhan riil masyarakat dan daerah.

Pasek Suardika juga sangat sering memperjuangkan Penolakan terhadap Reklamasi, sejak awal, keterlibatannya dalam gerakan Bali Tolak Reklamasi sudah terlihat, hingga pernah ikut turun ke jalan untuk gerakan ini.

Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban Umum, Kita semua sudah banyak mendengar seberapa getol Gede Pasek Suardika menyuarakan tentang pemberantasan premanisme di Bali.

***

Yang mau saya sampaikan disini, semua wakil kita di DPD RI telah bekerja sesuai dengan kapasitasnya masing – masing. Tidak ada yang paling ini dan paling itu, diatas saya hanya menyebutkan beberapa hal yang menjadi contoh kinerja, terlepas dari kinerja lain yang tidak terliput oleh media atau tidak dipublikasikan.

Mengutip pernyataan Teman saya yang menyebutkan bahwa “Dalam dunia politik, popularitas adalah segalanya. Kalaupun anda berkualitas, pandai dan baik, namun jika tidak populer, anda tak akan bertahan di kancah politik. Ini harga pas, tidak bisa ditawar. Perbedaan antara citra negatif dan positif itu masih sangat tipis. Ketika suatu nama sudah sangat familiar di kepala, tidak penting lagi apakah negatif atau positif, semuanya disebut popularitas”. Mungkin ini memang benar adanya, dan kita cenderung melihat Politik ya seperti itu adanya.

Saran saya kepada semua Pejabat, mulai sekarang, rajin – rajinlah untuk mendokumentasikan setiap kinerja yang anda lakukan dan lakukanlah publikasi ke semua media sosial agar masyarakat tahu anda bekerja. Dari sini anda akan bisa membangun popularitas anda masing – masing sebagai modal untuk terus bisa bertahan di dunia politik.

Ahhh… nyiup kopi malu jak roko katih…

Please follow and like us:

LEAVE A REPLY

one × 1 =