Toleransi Oplosan, Penutupan Warteg dan Perayaan Nyepi di Bali

1,619 total, 1 today

Kasus penutupan warteg yang terjadi di serang banten membuat banyak pihak bereaksi hingga ada penggalangan donasi yang dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada Ibu Saeni si penjual warteg yang terkena razia. Banyak opini yang muncul di masyarakat yang menanyakan alasan dari penutupan warteg, hingga pertanyaan mengenai toleransi antar umat beragama dimana  Menteri Agama RI Lukman H. Saiffudin pun turut berkomentar melalui akun twitter pribadinya.

“Warung2 tak perlu dipaksa tutup. Kita hrs hormati juga hak mrk yg tak berkewajiban dan tak sedang berpuasa,” tulis Lukman di laman Twitter pribadinya, @lukmansaifuddin, Jumat (5/6/2015)

 Komentar Mentri Lukman ini berkembang di kalangan pengguna social media terutama di lingkungan pengguna twitter. Banyak muncul istilah toleransi oplosan dimana “ketika berpuasa, kita harus menghormati yang tidak puasa” dihubungkan dengan “ketika nyepi, kita harus menghormati yang tidak nyepi” sebagai imbasnya bandara, jalan, pelabuhan dan lainnya tidak boleh ditutup karena banyak juga yang tidak ikut melaksanakan hari raya nyepi.

Menurut saya komentar dan toleransi oplosan ini sudah terlalu liar menjalar tanpa dasar pemikiran yang jelas. Kalau dilihat dari proses penutupan, warteg di serang banten memang layak di lakukan karena landasan hukum yang di gunakan untuk menutup warung tersebut adalah Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Perda ini merupakan aturan hukum yang harus dijalankan oleh semua masyarakat di daerah itu. Tidak layak kalau itu dihubungkan dengan makna toleransi yang sebenarnya, karena disana sudah ada aturan hukum yang mengikat dan harus di taati.

Aturan dan makna toleransi sebaiknya digunakan ketika tidak ada aturan daerah yang mengikat, contohnya di Bali, tidak ada perda atau peraturan yang mengikat soal penutupan warteg ketika bulan puasa, jadi disinilah toleransi yang sebenarnya diperlukan. Tidak kemudian semua di oplos dan di cocok – cocokkan secara membabi buta dan tidak berujung pangkal.

Mengenai Nyepi, dasar hukum yang digunakan untuk melakukan penutupan bandara, jalan dan pelabuhan adalah Surat Edaran Gubernur Bali, tertanggal 28 Oktober 2015 tentang pelaksanaan hari raya Nyepi tahun baru Caka 1938 (untuk nyepi tahun 2016).

SEGubBali16

 

Berdasarkan Permendagri Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, menyebutkan bahwa “Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak” . Pada umumya Surat Edaran digunakan Pemerintah untuk melaksanakan suatu kebijakan. Jadi kekuatan hukumnya mengikat secara tidak langsung kepada masyarakat.

Kalau penutupan bandara, jalan dan pelabuhan dihubungkan dengan toleransi, saya rasa tidak tepat penggunaannya karena sudah ada aturan yang dikeluarkan untuk pelaksanaan hari raya Nyepi tersebut. Kalaupun di oplos dengan toleransi secaramembabi buta juga sangat tidak tepat.

Toleransi adalah saling hormat menghormati antar sesama pemeluk agama, dasar dari toleransi ini sifat tenggang rasa atau sifat saling menghargai. Tapi sebelum ada ungkapan toleransi apalagi yang kebablasan hendaknya kita memperhatikan aturan hukum yang berlaku di daerah kita masing masing hingga kita tidak mengatasnamakan toleransi untuk melanggar aturan hukum yang berlaku.

Ahhhh… nyiup kopi malu jak rokok katih.

LEAVE A REPLY

12 + 9 =