STT belum punya uang, tapi mau dirikan sanggar? Coba cara ini

797 total, 1 today

Untuk memahami ini, kita harus tahu hubungan antara Seka Teruna – Teruni (STT), Sanggar dan Negara. Mungkin banyak yang bertanya, apa hubungannya?. Sejauh ini masyarakat mungkin kurang memahami hubungan tidak langsung yang tersirat antara satu dan lainnya.

Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, mari kita sepakati dulu dengan yang disebut dengan STT dan Sanggar.

Sekaa Teruna – Teruni (STT) merupakan organisasi kepemudaan tradisional Bali, anggotanya berasal dari pemuda anggota dari sebuah Banjar di Bali. Batasan umur anggotaranya pada umumnya diatur dengan Awig – Awig (aturan adat). Setiap pemuda di Bali secara otomatis menjadi anggota STT, sesuai dengan ketentuan Awig – Awig yang berlaku. Batasan umur yang digunakan beragam, ada yang menggunakan batasan sekolah (mulai SMA), ada yang menggunakan, batasan pernikahan, yaitu setelah menikah sudah tidak menjadi anggota STT lagi. Sebagai gambaran, saya kisarkan umur anggota STT ini antara 16 – 25 tahun, ini hanya gambaran, karena kenyataan di lapangan bisa sangat beragam.

Sanggar adalah kelompok yang pada umumnya melakukan pembinaan mengenai kebudayaan. Yang paling banyak adalah pembinaan di bidang kesenian. Di Bali, ada banyak sekali sanggar yang bergerak dalam pembinaan kesenian Tari, Tabuh, Lukis, dan sebagainya. Keanggotaan sanggar ini bersifat sukarela, atau berdasarkan minat. Pada beberapa tempat, sebuah sanggar juga bisa dijadikan sebuah usaha.

Sanggar berada dibawah binaan Departement Pendididikan dan Kebudayaan. Dasar – dasar pendirian sebuah sanggar tercantum dalam Undang – Undang, antara lain:

  1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan.
  2. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Sarat – Sarat pendirian sebuah sanggar tidak terlalu sulit. Selayaknya sanggar didaftarakan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk memudahkan pendataan dan pembinaan oleh dinas terkait. Untuk pendataan, sarat yang harus dipenuhi oleh sebuah sanggar adalah:

  1. memiliki struktur organisasi
  2. memiliki tempat latihan
  3. memiliki pembina dan atau pelatih
  4. menyetor forocopy KTP
  5. Melampiri denah lokasi tempat sanggar
  6. menyetor foro 4 x 6 sebanyak 2 lembar

Pada beberapa daerah, sebuah sanggar ada yang diwajibkan untuk memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

Hubungan yang paling mungkin dijalin oleh STT dengan Sanggar adalah, sebuah STT mengelola Sanggar. Sekarang ini, banyak sanggar yang didirikan secara perseorangan, sehingga kelanjutan sanggar tersebut tergantung dari pendiri Sanggar. Kalau sebuah Sanggar dikelola oleh STT, saya rasa kegiatan pembinaan dari Sanggar tersebut tidak akan pernah mati, kecuali kalau STT nya sudah tidak ada. Mungkinkan STT sudah tidak ada lagi di Bali?

Sebuah STT yang mengelola Sanggar juga memungkinkan untuk pengelolaan lebih baik, karena yang menjadi anggota sanggar adalah STT itu sendiri.

Jaminan akan keberadaan STT oleh Negara, memang tidak tercantum secara langsung. Yang tercantum adalah organisasi berupa Karang Taruna, yang merupakan organisasi kepemudaan di tingkat Desa. Untuk kita pahami bersama, satu Desa di Bali bisa terdiri dari 2 Banjar atau lebih, ini juga berarti satu Desa bisa memiliki 2 atau lebih STT.

Dasar jaminan keberadaan Karang Taruna tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (Permensos) No : 77 / HUK / 2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna. Keanggotaan Karang – Taruna diatur dalam Pasal 1 Permensos No: 77/HUK/2010, ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

  1. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana

pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar

kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi

muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.

  1. Anggota Karang Taruna yang selanjutnya disebut Warga Karang Taruna adalah setiap

anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh

lima) tahun yang berada di desa/kelurahan.

Kalau kita cermati pasal 1 ayat 2 dari Permensos tersebut, disana tercantum keanggotaan dari Karang Taruna adalah masyarakat yang berumur 13 hingga 45 Tahun. Dan sudah saya jelaskan diatas, anggota STT memiliki umur antara 16 – 25 Tahun. Kita bisa simpulkan disini kalau anggota STT adalah juga anggota Karang Taruna.

Sampai disini paham ya kira – kira.

Lebih lanjut saya akan bahas mengenai keuangan dari Karang Taruna menurut Permensos No : 77 / HUK / 2010.

Masalah keuangan dan sumber dana dari Karang Taruna diatur dalam pasal 26 yang berbunyi:

Keuangan Karang Taruna dapat diperoleh dari :

  1. iuran Warga Karang Taruna;
  2. usaha sendiri yang diperoleh secara syah;
  3. bantuan Masyarakat yang tidak mengikat;
  4. bantuan/Subsidi dari Pemerintah; dan
  5. usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku.

Kalau kita cermati, Point e dari pasal tersebut. disana disebutkan kalau ada subsidi pemerintah yang diberikan kepada Karang Taruna. Lalu darimanakah kita bisa mengetahui jumlah subsidi tersebut? saya akan jelaskan lebih lanjut.

Mengenai masalah keuangan Karang Taruna ini, tidak lepas dari keberadaan dan pengelolaan keuangan dari Desa itu sendiri.

Dalam setiap Desa, setiap tahun disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang merupakan dasar dari pengelolaan keuangan Desa setiap tahunnya. APBDes ini menjadi sarat mutlak untuk dikeluarkannya Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Penyusunan APBDes dilakukan oleh Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kalau boleh saya simpulkan, BPD ini adalah wakil rakyat di tingkat Desa, yang tugas dan wewenangnya bersama – sama Kepala Desa membahas peraturan Desa dan APBDes, dan tugas lain yang berhubungan dengan Desa.

Sumber Keuangan Desa tercantum dalam pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi:

Pasal 72

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

  1. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
  2. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  3. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
  4. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
  5. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
  6. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
  7. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

 Dari pasal ini kita bisa lihat kalau Desa mendapatkan bantuan keuangan dari Negara, Provinsi, dan Kabupaten. Besaran dana desa yang dicairkan tentunya berbeda untuk tiap – tiap desa, tergantung dari APBDes yang di kirimkan ke Pemkab, melalui Camat di masing – masing Kecamatan.

Sebagai gambaran, Tahun 2016, pemerintah pusat telah menganggarkan 600 – 900 Juta untuk tiap – tiap Desa, dan kisaran ADD yang bersumber dari Pemprov dan Pemkab, mencapai 500 juta. Jadi, tiap – tiap Desa tahun ini menerima minimal 1,1 Milyar. Sekali lagi ini hanya gambaran umum, gambaran detail di tiap Desa tentunya sangat berbeda, tergantung dari APBDes dari tiap – tiap Desa tersebut.

Jumlah dana untuk Karang Taruna tidak tercantum secara khusus, dan tidak diwajibkan secara khusus dalam APBDes, tapi yang bisa dilakukan Karang Taruna adalah mengajukan proposal kegiatan kepada Kepala Desa, hingga nanti ketika dibahas oleh BPD dan Kepala Desa, bisa dialokasikan dana untuk kegiatan Karang Taruna atau memasukkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Jika kegiatannya positif dan bertujuan membangun Desa, saya rasa, pihak Kepala Desa dan BPD akan menyetujui, dan alokasi Dana Kegiatan di Karang Taruna bisa disalurkan ke masing – masing STT yang sudah saya jelaskan tadi.

Saya masih belum dapat sumber yang pasti, tapi desas – desus yang beredar, tahun 2017 Pemerintah Pusat akan mengalokasikan dana 1 Milyar untuk tiap – tiap desa, dan jika ditambah dengan ADD yang bersumber dari Pemprov dan Pemkab, tiap – tiap desa akan menerima dana 1,6 Milyar atau lebih, setiap tahunnya.

Pembangunan di desa tentu tidak pernah lepas dari pembangunan Karang Taruna itu sendiri, dan khusus untuk di Bali, pembangunan Karang Taruna, tidak lepas dari pembangunan STT. Kita sebagai generasi muda bisa ikut berpartisipasi mengawasi dan meminta hak sebagai warga desa untuk pembangunan daerah kita masing – masing dalam bentuk proposal yang nantinya bisa digunakan untuk memajukan STT dan Sanggar yang ada di masing – masing Banjar.

Marilah kita bersama – sama ikut berpartisipasi dalam pembangunan dengan ikut berperan aktif melestarikan Budaya, dimulai dari Banjar kita masing – masing.

Sanggar adalah kelompok terkecil yang bisa memajukan tradisi seni dan budaya Bali, jika STT melalui Karang Taruna bisa ikut berperan dalam kelangsungan sanggar kesenian di Bali, saya rasa anak – anak kita yang berada di lingkungan Banjar tidak akan susah untuk bisa turut memajukan kearifan lokal berdasarkan atas seni dan budaya Bali. Jika hal ini bisa terlaksana dengan baik, kita tidak akan pernah khawatir kalau seni dan budaya Bali akan punah di kemudian hari.

Ahhh.. nyiup kopi malu jak roko katih…

Please follow and like us:

LEAVE A REPLY

five × 1 =