Penyebaran Data Pribadi Bisa Dipidanakan

96 total, 1 today

Belakangan media sosial tengah ramai berisi postingan tentang data pribadi seseorang yang disebarkan tanpa ijin. Saya mencoba menelusuri postingan tersebut dan menemukan klaim oleh Laskar Cyber. Tapi ketika saya coba telusuri lebih lanjut, saya menemukan sebuah akun facebook sebagai penyebar terlebih dahulu sebelum akun – akun laskar cyber tadi. Untuk lebih jelasnya, saya sertakan screenshot dari data pribadi yang saya maksudkan.

Saya masih belum bisa mengonfirmasi kebenaran data pribadi yang disebarkan tersebut. Terlepas dari data itu benar atau tidak, saya melihat ada motif tidak baik dalam pesan satir yang tertulis pada data tersebut. Terlebih lagi, data pribadi tersebut disebarkan oleh pihak yang berlawanan kubu secara politik dengan orang yang tercantum data pribadinya.

Melihat data yang begitu lengkap, saya sedikit berpikir, darimana seseorang bisa mendapatkan data pribadi selengkap itu, apalagi berisi nama ayah dan nama ibu. Saya menemukan data selengkap itu hanya pada Kartu Keluarga (KK). Data ini bukanlah informasi yang berhak diakses oleh publik. Data ini adalah data pribadi yang dilindungi keberadaannya oleh negara sesuai dengan Undang – Udang.

Hanya ada 3 kemungkinan seseorang bisa mendapatkan data pribadi selengkap itu.

Pertama, pemilik data lalai dan secara gegabah menyebarkan fotokopi atau hasil scan dari KK dan menyebarkannya di media sosial, atau media lainnya.

Kedua, ada pihak lain yang menyebarkan data tersebut, terutama pihak yang memiliki akses atas KK tersebut. Kita tahu KK banyak digunakan pada pendataan penduduk, baik yang dilakukan oleh RT/RW, maupun pihak – pihak terkait lainnya.

Ketiga, penyebar memiliki akses ke database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berada dibawah Kementerian Dalam Negeri.

Terlepas dari siapa penyebar data tersebut, kita perlu tahu bahwa data pribadi kita dilindungi oleh undang – udang dan tidak boleh disebarkan oleh siapapun tanpa persetujuan.

Undang – Undang No.  14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pasal 54 mencantumkan sanksi penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atas orang – orang yang dengan sengaja memberikan informasi yang tentang data pribadi seseorang yang tidak boleh diungkapkan ke publik. Dalam UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), dinyatakan yang dimaksud data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Perlindungan atas data pribadi ini merupakan hal yang krusial dalam dunia internet saat ini, apalagi di era media sosial yang cukup rentan terhadap pencurian data pribadi untuk melakukan kejahatan yang dilakukan oknum – oknum tertentu. Saran saya, untuk pihak yang merasa dirugikan atas penyebaran data pribadinya, sebaiknya melaporkannya ke pihak berwajib, untuk diproses secara hukum. Selain dengan UU KIP, bisa juga dengan UU ITE, pasal 26. Atau bisa juga dijerat dengan keduanya.

Tindakan tegas diperlukan untuk mencegah penyebaran data pribadi secara semena – mena di ruang publik, terutama di media sosial. Data pribadi adalah hak pribadi yang dijaga oleh undang – undang. Ada prosedur yang dijalankan ketika meminta data pribadi seseorang, tapi hanya bisa diakses oleh orang tersebut, bukan untuk disebarkan ke ruang publik. penyebaran data pribadi ini berbahaya terutama jika digunakan oleh pihak – pihak tertentu.

Ahhh… nyiup kopi malu jak roko katih.

Mari Berbagi :

LEAVE A REPLY

14 − four =