Penurunan Bendera Pada Aksi Demo di DPRD Bali Tidak Melanggar Hukum

TOTAL : 2,062 ( TODAY : 1)

Ada yang menggelitik ketika membaca media online yang menyatakan bahwa aksi penurunan bendera pada aksi demo yang terjadi di gedung DPRD Bali menurunkan wibawa dan kehormatan bangsa Indonesia. Pernyataan ini dikeluaarkan oleh seorang anggota MPR RI di Jakarta. Berikut pernyataannya.

“Saya sangat menyesalkan dan juga mengecam aksi demonstrasi yang menolak reklamasi di Bali yang dilakukan dengan cara menurunkan bendera merah putih sebagai bendera resmi dan kebanggaan bangsa dan negara Indonesia,” ujar Ketua Badan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Ahmad Basarah di Jakarta, Kamis (1/9/2016).

 “Aksi penurunan bendera merah putih juga masuk dalam kategori pelanggaran UU No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara,” tegasnya.

 Pasal 24 huruf a UU 24/2009: Setiap orang dilarang: a. Merusak, merobek, menginjak-nginjak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera negara.

Perbuatan menurunkan bendera negara di kantor pemerintahan daerah/DPRD masuk dalam kategori perbuatan lain dengan maksud merendahkan kehormatan bendera negara.

 Sanksi atas Pelanggaran Pasal 24 diatur dalam Pasal 66 UU 24/2009 yaitu; setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-nginjak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera negara sebagaimana dimaksud pasal 24 huruf a, dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

“Agar tindakan pelecehan terhadap bendera negara dan lambang negara apalagi terhadap ideologi negara Pancasila seperti yang pernah terjadi beberapa waktu lalu tidak berulang-ulang terjadi dilakukan oleh pihak-pihak manapun maka aparat penegak hukum harus bertindak tegas dan menyelesaikannya menurut ketentuan hukum yang berlaku,” pungkas Basarah

 Dalam pandangan saya, pernyataan ini adalah pernyataan yang mengada ada alias pernyataan membual yang hanya bertujuan untuk memperkeruh keadaan dan membuat seolah – olah teman – teman di Forbali bertindak menghina Negara. Saya pertebal pernyataan diatas untuk mempertegas isi pasal yang dimaksud. Yang mengerti dan paham hukum akan selalu menekankan pada niat atau kesengajaan untuk melakukan tindakan tersebut dengan niat jahat atau kehendak jahat ketika perbuatan itu terjadi.

Ahmad Basarah yang notabene adalah Anggota MPR RI tidak benar – benar paham apa yang dia katakan, alias pengetahuan tentang hukumnya kurang tapi mencoba berbicara tentang hukum dan menggunakan kalimat perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera negara yang merupakan kata yang bersifat bias untuk bisa menyangkut pautkan satu perbuatan dan lainnya dan membuat seolah – olah teman – teman Forbali memang berniat untuk menghina negara.

Contohnya begini, jika suatu hari saya punya bendera di rumah, ketika bendera tersebut sudah usang atau kumal, saya ganti dengan bendera baru, kemudian bendera lama tersebut saya gunakan sebagai taplak meja, atau saya gunakan sebagai pembungkus barang di rumah saya. Dalam hal ini saya akan digolongkan melanggar undang – undang tersebut.

Tapi kembali lagi, dalam pasal tersebut ada kata “dengan maksud” yang berarti mengandung unsur niat jahat atau kehendak jahat ketika perbuatan itu terjadi. Kehendak jahat ini berarti golongan radikal atau ekstrimis atau kelompok teroris yang memang berniat untuk makar atau mengganggu stabilitas Indonesia.

Yang unik dari berita di media tersebut adalah kenapa Ahmad Basarah sampai mengeluarkan pernyataan tersebut. Ada sisi belakang layar yang mungkin tidak semua orang tahu mengenai Ahmad Basarah ini. Berikut saya kutipkan siapa ahmad basarah yang dicantumkan dalam biografinya di achmadbasarah.com

Ahmad Basarah adalah anggota DPR RI periode 2014 – 2019 yang mewakili daerah pemilihan Jawa Timur V (Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu) dengan perolehan suara sah 68.009. Sebelumnya, dalam pemilu legislatif 2009, Basarah berangkat ke Senayan dari Daerah Pemilihan Jawa Timur III (Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

 Baskara, demikian para sahabat kerap memanggilnya, sudah terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakan dan terjun dalam dunia pergerakan ketika masih menjadi mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Jakarta dengan mengemban amanat jabatan Sekjen untuk memimpin GMNI di tingkat nasional.

 Selepas menyelesaikan studi kemahasiswaan, Baskara melabuhkan hati dan pikirannya di dalam rumah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

 Amanah sebagai Wakil Sekjen Bidang Program di Dewan Pimpinan Pusat PDI-Perjuangan memberi ruang bagi Baskara untuk mewujudkan gagasan dan pemikiran di ranah politik melalui tubuh PDI Perjuangan, sebuah partai ideologis yang melakukan oposisi langsung terhadap kekuasaan pemerintahan negara.

 Sebagai alumni GMNI, tugas untuk mengakselerasi tindakan dan mengelaborasi ragam pemikiran progresif untuk memecahkan persoalan-persoalan kebangsaan dilakukan dalam amanah jabatan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP PA GMNI) dimana Ahmad Basarah terpilih secara aklamasi pada Kongres PA GMNI ke III di Jakarta, tanggal 7 – 9 Agustus 2015 yang lalu.

 Bertugas di Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Baskara menangani berbagai aspek persoalan serta isu-isu dalam spektrum hukum & perundang-undangan, hak asasi manusia, serta spektrum keamanan. Disamping itu, Basarah memimpin Fraksi PDI Perjuangan di MPR RI sebagai Ketua Fraksi.

Jadi sudah paham ya kenapa pernyataan anggota MPR RI ini terkesan menyudutkan teman – teman penolak reklamasi Teluk Benoa.

Ahhh… nyiup kopi malu jak roko katih…

Mari Berbagi :