Pembubaran KKR di Bandung, Tanggung Jawab Siapa?

706 total, 1 today

Sekelompok orang dari ormas keagamaan yang mengatasnamakan dirinya Pembela Ahlus Sunnah (PAS) dan Dewan Dakwah Islam (DDI) mencoba membubarkan acara Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) umat Nasrani di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung.  Ormas keagaamaan ini bahkan sudah berunjuk rasa sejak siang di sekitar lokasi. Beberapa di antara mereka juga berusaha menghalangi jamaat yang akan masuk ke Sabuga.

Alasan yang digunakan oleh Ormas PAS dan DDI tersebut karena acara KKR tersebut tidak sesuai atau melanggar surat keputusan bersama (SKB) 2 menteri yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 tahun 2006 dan No 8 tahun 2006 dan UU No.26 tahun 2007 pasal 70 ayat 1 dan 2.

Kalau kita melihat ke SKB No 9 tahun 2006 dan No 8 tahun 2006, ada banyak masalah mengenai pendirian rumah ibadah yang bersumber dari SKB tersebut. Banyak muncul dugaan bahwa SKB tersebut sering digunakan sebagai alat intimidasi oleh mayoritas terhadap minoritas dalam pendirian rumah ibadah.

Mengenai aksi intoleran yang dilakukan oleh Ormas PAS dan DDI, saya melihat mereka menggunakan pasal 18, 19 dan 20 SKB 2 Menteri yang pada intinya mengatur tentang pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara dan harus mendapatkan surat keterangan pemberian izin sementara dari Bupati/Walikota dan pihak – pihak terkait lainnya. Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan izin sementara tersebut antara lain:

  1. izin tertulis pemilik bangunan;
  2. rekomendasi tertulis lurah/kepala desa;
  3. pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan
  4. pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

Entah dari mana bisa ada tuduhan ini, karena menurut saya, esensi dari pasal ini adalah penggunaan sebagai tempat peribadatan sementara, yang berarti juga pemanfaatan sebagai tempat peribadatan dalam rentang waktu tertentu, bisa hitungan minggu atau bulan atau istilah lainnya sebagai tempat peribadatan pengganti. Sedangkan acara KKR ini dalam pandangan saya adalah acara yang menyerupai sebuah event, atau seminar dan berlangsungnya hanya 1 hari. Dasar yang digunakan oleh Ormas ini sangat salah alamat dengan menuduhkan pasal dalam SKB 2 Menteri untuk membubarkan acara KKR ini.

Tapi okelah, saya coba ikuti cara berpikir Ormas Bigot ini, saya akan coba jelaskan sesuai dengan cara berpikir Ormas tersebut.

Yang perlu kita perhatikan dalam keadaan ini adalah apakah panitia penyelenggara acara KKR tersebut sudah memenuhi syarat – syarat yang dimaksud.

Kalau memang sudah memenuhi segala persyaratan atas berlangsungnya acara tersebut, saya rasa seharusnya memang tidak ada masalah, dan Ormas PAS dan DDI harus ditindak karena mengganggu pelaksanaan peribadatan umat lain. Mengganggu peribadatan umat lain termasuk tindak pidana dan melanggar Pasal 175 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman 1 tahun 4 bulan penjara.

Kalau memang pihak panitia belum memenuhi syarat yang dimaksud, seharusnya yang bertindak disini adalah pihak kepolisian, karena penindakan atas pelanggaran Undang – Undang dilakukan oleh pihak Kepolisian. Ormas seharusnya melapor pada pihak Kepolisian dengan bukti – bukti yang mereka miliki. Bukan kemudian menjadi polisi yang main hakim sendiri, Negara ini memiliki mekanisme hukum yang harus kita patuhi bersama.

Mengenai tuduhan pelanggaran pasal 70 ayat 1 dan 2 UU No. 26 Tahun 2007 adalah tuduhan salah alamat. Pasal tersebut mengatur tentang pelanggaran pemanfaatan gedung yang tidak sesuai dengan tata ruang yang ditetapkan. Kalau pasal ini diterapkan pada gedung Sabuga, saya rasa memang salah, karena gedung Sabuga adalah gedung multifungsi atau gedung konvensi yang bisa dimanfaatkan sebagai apa saja tergantung kesepakatan dengan pengelola gedung. Gedung tersebut berbayar atau dalam pemanfaatnya dikenakan tarif. Kalau diibaratkan, sama saja dengan menyewa hall di hotel atau tempat lainnya untuk digunakan sebagai tempat berlangsungnya sebuah acara.

Kalau menilai dari sejarah penggunaan gedung, sudah beberapa kali gedung Sabuga digunakan sebagai acara yang berbau keagamaan, salah satunya adalah acara Konfrensi Tokoh Umat se-Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada tanggal 27 Mei 2012. Kalau kemudian ada dugaan salah pemanfaatan gedung, saya rasa Ormas tersebut harus bercermin dari sejarah ini. Pertanyaannya kemudian, apakah pada saat berlangsungnya acara oleh HTI tersebut UU yang dituduhkan oleh Ormas tersebut tidak ada?

Tapi begini, kita adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi hukum dan peraturan perundangan sebagai aturan yang sah untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Upaya – upaya pemanfaatan hukum sebagai alat untuk menindas atau mengintimidasi kehidupan beragama harus kita tolak. Kita tidak bisa hidup dalam intimidasi, kita tidak akan bisa hidup dalam sebuah negara yang dipenuhi oleh ormas yang menggunakan cara – cara melanggar hukum.

Kita adalah Negara yang berbhineka tunggal ika. Kita adalah warga masyarakat yang menjunjung tinggi kebhinekaan. Mari kita jaga kebhinekaan kita dari intimidasi sekelompok oknum Bigot yang bersembunyi dibalik nama agama.

Yang menarik disini adalah, dimanakah para pemuka agama yang ada di Bandung, atau Jawa Barat pada umumnya? Apakah mereka menyetujui aksi ini? kalau memang tidak menyetujui aksi ini, mana suaranya?

Ahhh… nyiup kopi malu jak roko katih…

15 COMMENTS

  1. Org sirik, apapun yg di lihatnya gak akan di sukainya. Apalagi hal yg menyangkut kebahagiaan hati. Org kristen yg beribadah kpd Tuhan adlh org yg bersukacita d dlm Tuhan. Melihat itu org2 sesat gak akan suka. Jd, bkn manusia yg di tolaknya. Tp Tuhan yg kita sembah Yesus Kristus yg mereka tolak. Tinggal tunggu waktu nya Tuhan tuk org2 yg spt itu

  2. Kayaknya ini hanya dagelan sandiwara, mungkin sudah di ranacang, oleh pemegang kekuasaan pertanyaannya, mungkinkah Indonesia mau di ganti menjadi negara agama? Klo enggk begitu kenapa Pemerintah terutama kepolisian melakukan Pembiaran alias cuek aja? Apakah enggk ada udang di balik batu?

    • terlalu dini kalau dibilang dengan tujuan negara agama, karena meskipun mayoritas, masyarakat Muslim juga banyak yang tidak setuju dengan negara agama, terutama NU. kalau yang terlihat sih sebenarnya, tidak adanya perlawanan terhadap ormas garis keras seperti ini, makanya mereka terkesan seenaknya.

  3. indonesiakan jawa n sumatra jadi yg diluar itu mikir” apalagi bukan penganut agama mayoritas sudah pasti kafir. hahahaha menyedihkan. jangan hanya di jawa barat saja kalo mau di seluruh indonesia. mana keadilan??? kami orang nasrani yg di bilang kafir hanya percaya pada Tuhan karena tidak ada hukum yg adil selain hukum Tuhan sendiri.

  4. jangan hanya bubarkan KKR bakar gerja pun kami tidak mau menuntut keadilan karena bagi kami yg kalian bakar itu hanya bangunan yg kalian bubarkan hanya ibadah tapi yg tidak bisa kalian musnakan adalah iman kami.

LEAVE A REPLY

10 − two =