Pemberhentian Mentri ESDM, Selamatkan Presiden dan Selamatkan Mafia

771 total, 1 today

Ternyata permasalahan dwi kewarganegaraan Menteri ESDM, Arcandra Tahar, yang ditunjukan hanya dengan isu kepemilikan paspor Amerika, berujung pada pemberhentian Menteri ESDM, karena di Indonesia tidak mengenal sistem dwi kenegaraan. Ada 3 Undang – Undang yang di langgar disini, UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, serta UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Dalam UU No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, pasal 23 menyebutkan kalau seseorang telah kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Inilah yang kemudian menjadi dasar, pembatalan kewarganegaraan Arcandra Tahar. Atas dasar ini juga bisa dinyatakan kalau Arcandra Tahar bukan warga negara Indonesia.

Arcandra Tahar bisa kembali menjadi WNI kalau telah mengajukan kembali permohonan kewarganegaraan kepada pihak Indonesia dan Telah tinggal dan menetap di Indonesia selama sekurangnya 5 tahun secara berturut – turut atau paling singkat selama 10 tahun tidak berturut – turut, ini tercantum pada pasal 9 UU No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

UU No 39 Tahun 2008, Pasal 22 ayat 2 menyatakan kalau untuk diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan, salah satunya adalah seorang WNI. Karena Arcandra Tahar telah kehilangan kewarganegaraannya secara otomatis karena kepemilikan pasport tersebut, status kewarganegaraannya jadi bukan WNI, dan secara otomatis juga tidak memenuhi persyaratan sebagai Menteri, sesuai dengan pasal ini. Meskipun masalah paspor dan isu sejenisnya belum ada pembuktiannya sampai sekarang.

Lalu apa konsekuensi terbesar kalau Arcandra Tahar tetap menduduki posisi Menteri. Konsekuensi terbesarnya adalah, Presiden dengan sengaja melanggar Undang – Undang, dan bisa dikategorikan dalam Pengkhianatan terhadap negara, karena mengangkat yang bukan warga negara indonesia sebagai Menteri. Pasal 7A UUD 1945 Menyebutkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ini yang sering disebut sebagai kondisi Impeachment terhadap presiden.

Tapi ada yang luput dari pandangan kita tentang Kewarganegaraan Indonesia, pasal 20 UU No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan menyebutkan kalau presiden berhak untuk mengangkat Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.

Untuk menghindari kewarganegaraan ganda, Arcandar Tahar juga bisa langsung mencabut kewarganegaraan Amerika yang dimilikinya berdasarkan Pasport yang katanya dia miliki. Semua masih dalam skala kecil dan bisa selesai dalam hitungan menit, dengan kewenangan Presiden dan Menteri, kalau memang mau dilakukan. Secara otomatis, kalau presiden mengangkat Arcandra Tahar sebagai WNI, kondisi yang dikatakan melanggar Undang – Undang dan beresiko Impeachment terhadap Presiden akan batal dengan sendirinya.

Sampai disini mungkin sudah bisa saya simpulkan kalau masalah dwi kewarganegaraan Arcandra Tahar bukanlah masalah yang berat, hanya nampak berat karena ada ancaman Impeachment yang tersangkut ke presiden karena adanya pelanggaran Undang – Undang, tapi dalam hitungan menit bisa diselesaikan dengan kewenangan yang dimiliki oleh presiden. Dalam pandangan saya, masalah kecil seperti ini tidak seharusnya membuat presiden memberhentikan seorang Menteri.

Lalu kenapa Presiden Tidak mempertahankan Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM?, saya tetap dengan dugaan saya sebelumnya, isu ini dihembuskan karena ada pihak – pihak yang dirugikan dengan kebijakan oleh Arcandra Tahar, dan saya menduga ini berhubungan dengan Blok Masela. Kementerian ESDM adalah gudangnya uang di negara kita, ada banyak yang berebut posisi strategis di kementerian ini karena memang uang yang mengalir sangat besar dan rawan korupsi.

Satu – satunya cara untuk meredam atau mencegah isu – isu miring pada kementerian ini adalah dengan mengangkat menteri dari kalangan politisi, bukan profesional.  Perbandingannya ketika Jero Wacik menjabat Menteri, adakah isu miring yang menerpa? Sampai akhirnya Jero Wacik ditangkap oleh KPK karena kasus korupsi. Setelahnya, ada Sudirman Said, dan Arcandra Tahar, yang habis – habisan di terpa oleh isu – isu miring.

Apakah langkah mengangkat kalangan politisi menjabat menteri di kementerian ESDM akan dilakukan oleh presiden? Kita tunggu saja cerita selanjutnya. kalau ini terjadi mungkin kesimpulan saya benar, kalau untuk menyelamatkan presiden, kita harus menyelamatkan mafia.

Ahhh… nyiup kopi malu jak roko katih…

Please follow and like us:

7 COMMENTS

  1. Akhirnya yang mana sih mafianya? :
    *Bisa poly tikusnya yg langsung ada di lumbung.
    *Bisa menterinya yg dua kewarganegaraan.
    *Bisa dua2nya itu.
    *Bisa yang membawa dan menskenariokan peristiwa ini.
    *Bisa saja yg suka2 ngadu domba dan cari kambing warna hitam.
    *Bisa… semuaaaaaa
    Hidup sdh terlalu ribet apalagi di dunia politik dan kekuasaan.
    Pingin cepat2 Tuhan YME menunjukan kuasanya terhadap penjahat2 kekuasaan itu yg merupakan simbul kerakusan dan keangkaramurkaan itu.
    Kec waktu yg akan jawab !?

LEAVE A REPLY

9 − four =