Muhammad Hidayat – ‘Ndeso’ Kalau Tidak Melapor

718 total, 4 today

Media sosial tengah diramaikan dengan istilah ‘ndeso’. Bahkan di twitter tagar #ndeso menjadi trending topic. Istilah ini berkenaan dengan pelaporan yang dilakukan oleh Muhammad Hidayat Simanjuntak terhadap Kaesang atas video yang diunggahnya di Youtube. Video itu sendiri telah diunggah sebulanan yang lalu, tepatnya pada tanggal 27 Mei 2017, dan telah dilihat oleh 1,8 juta lebih pengguna.

Yang menarik untuk saya bahas disini adalah sosok Muhammad Hidayat Simanjuntak (Muhammad H.S.). Dia adalah ketua dari LSM Sahabat Muslim yang berdiri tahun 2010 silam. Sepertinya Muhammad H.S.adalah satu – satunya anggota dan sekaligus menjadi ketua. Saya mencoba menelusuri jejak digitalnya, tapi saya tidak menemukan nama lain.

Semenjak berdirinya di tahun 2010, LSM Sahabat Muslim yang diketuai oleh Muhammad H.S. terlihat sangat aktif melaporkan semua yang menurutnya layak dilaporkan. Kebanyakan pelaporan tersebut terkait dengan sengketa informasi publik, baik di tingkat daerah, maupun di tingkat pusat. Mulai dari Badan Amil Zakat, Instansi Daerah, Setjen DPR RI, hingga Kementerian Negara tidak luput dari pelaporan oleh Muhammad H.S.

Pada tahun 2011 LSM Sahabat Muslim melaporkan masalah susu berbakteri ke ke Bareskrim Mabes Polri. Terlapornya adalah Menteri Kesehatan, Endang Rahayu Sedyaningsih, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kustantinah, dan Rektor Institut Pertanian Bogor, Herry Suhardiyanto. laporan itu didasarkan pada Pasal 52 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pada tahun 2012 tercatat  Muhammad H.S. melakukan pelaporan terhadap 7 instansi di Pemkot Bekasi. Ketujuh instansi tersebut antara lain:  Dinas Pertamanan, Pemakaman, dan Penerangan Jalan Umum (DPPPJU), Sekretariat Daerah, Badan Pengelola Lingkungan Hidup, Komisi Pemilihan Umum, Dinas Kebersihan, Dinas Pendapatan Daerah, dan Badan Perencana Pembangunan Daerah. Pelaporan dilakukan karena tujuh instansi tersebut diduga tidak terbuka soal laporan pertanggungjawaban laporan keuangan.

Pada tahun yang sama, Muhammad H.S. melalui LSM Sahabat Muslim juga melaporkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Kepala Sekolah SMPN 1 dan SMPN 12 ke pihak kepolisian atas dugaan melakukan tindak pidana tidak memberikan informasi publik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pada kisaran tahun 2013, Muhammad H.S. mengikuti pertarungan menjadi Komisioner di Komisi Informasi Pusat KIP Tapi gagal.

Pada tahun yang sama juga tercatat ada 24 pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah (Jateng), dihadapkan kepada sengketa informasi publik. Pendaftaran sengketa dilakukan oleh Muhammad H.S yang tercatat sebagai ketua Ketua Kelompok Pergerakan Mata Ummat.

Ke 24 pemerintah kabupaten/kota se-Jateng yang didaftarkan tersebut adalah Magelang, Klaten, Kendal, Kebumen, Karanganyar, Jepara, Cilacap, Banjarnegara, Brebes, Kudus, Pekalongan, Pati, Pemalang, Sragen, Sukoharjo, Wonogiri, Temanggung, Wonosobo, Pekalongan, Salatiga, Surakarta, Semarang, serta Pemkab dan Pemkot Tegal.

Pada kisaran April 2016 lalu, Muhammad H.S. melalui LSM Sahabat Muslim secara resmi mengirimkan surat yang ditujukan kepada para petinggi Kepolisian Republik Indonesia, yakni Kapolri dan Kapolda. Muhammad H.S. mengajukan audit pelayanan Samsat Kota Bekasi. Selain ditujukan kepada Kapolri dan Kapolda Metro Jaya, surat Muhammad H.S. itu juga dikirimkan kepada Ketua Ombudsman dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ada banyak lagi sengketa informasi publik yang melibatkan nama Muhammad H.S. yang kalau ditelurusuri bisa mencapai ratusan sengketa. Tapi kebanyakan sengketa tersebut berujung pada gugur. Hanya beberapa laporan saja yang berlanjut ke KIP Pusat, tapi tetap tidak jelas ujung sengketanya. Ada juga beberapa yang memang dimenangkan oleh Muhammad H.S.

Kalau dilihat dari track recordnya, Muhammad H.S. memang memiliki spesifikasi dalam bidang informasi publik. Dia dipercaya sebagai pembicara pada beberapa acara yang membahas mengenai informasi publik. Dia memang secara konsisten melaporkan siapapun agar publik bisa mendapatkan informasi yang menjadi haknya. Hal lain yang konsisten juga dari Muhammad H.S. adalah, tidak ada kelanjutan setelah informasi publik tersebut didapatkan. Tidak pula ada tujuan yang jelas dari sengketa yang diperkarakannya. Ibaratnya, dia hanya senang bersengketa tanpa ada tindak lanjut atas hasil sengketa tersebut.

Pada 2016 lalu, Muhammad H.S. memang telah menyandang status tersangka atas pelanggaran Pasal 27 ayat 3 jo, Pasal 45 ayat 1 atau Pasal 28 ayat jo, Pasal 45 ayat 2 UU ITE Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara. Muhammad H.S. mengajukan proses praperadilan pada perkara ini. Sebanyak 27 pengacara yang tergabung dalam Tim Advokat Muslim Indonesia (TAMI) siap membelanya pada kasus ini. Kasus ini berujung pada penangguhan penahanan atas Muhammad H.S.

Tapi begini, Muhammad H.S. adalah orang yang rajin melapor. Seperti halnya pelaporan kasus yang lain, pelaporannya terhadap Kaesang menurut saya memang harus ditindaklanjuti. Terlepas dari laporan ini megada – ada atau tidak, pihak kepolisian memiliki kewenangan dan pertimbangan atas kasus ini.

Pelaporan yang dilakukan Muhammad H.S. ini hanyalah bagian dari menuntut haknya sebagai masyarakat. Begitu pula dengan masyarakat yang lain, jika berkeberatan dengan suatu hal, maka disarankan kita melaporkan kepada pihak berwajib dengan alat bukti yang dimiliki. Apapun hasil dari laporan ini, kita lihat saja kelanjutannya kasusnya.

Ahh… nyiup kopi malu jak roko katih.

Mari Berbagi :

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

eight − 6 =