Konsistensi Anti Pemerintah Hingga Dugaan Makar SBP

TOTAL : 581 ( TODAY : 1)

Ada yang sangat menarik kalau kita membahas mengenai Sri Bintang Pamungkas (SBP). Dia adalah seorang aktivis, politikus, dan orator hebat. Bisa kita lihat pada setiap orasinya yang selalu konsisten untuk berseberangan dengan pemerintah, siapapun presidennya. Kalau boleh saya buatkan slogan, siapapun presidennya SBP lah penentangnya.

Pada era orde baru, SBP adalah seorang anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan. SBP kemudian diberhentikan dari anggota DPR karena pengadilan memutus 2 tahun 10 bulan penjara atas dakwaan menghina presiden. SBP sebelumnya juga diduga menggerakkan demonstrasi atas Soeharto di Dresden Jerman. SBP dibebaskan pada era presiden Habibie.

Yang menarik dari SBP ini adalah, pada Awal tahun 1997, setelah memproklamirkan dirinya sebagai calon presiden untuk pemilihan umum pada tahun 1998, SBP menyebar selebaran. Selebaran khas kaum agitasi tersebut diselipkan dalam kartu lebaran. Yang isinya, “Pertama, kami menolak Pemilu tahun 1997. Kedua, kami menolak Soeharto jadi presiden kembali. Ketiga, kami akan membuat tatanan baru. Tatanan itu, mengubah Undang-Undang Dasar 1945,”. Kartu selebaran ini yang membuatnya dituduh subversif atau salah satu upaya pemberontakan dalam merobohkan struktur kekuasaan termasuk negara.

Isi pokok yang tercantum dalam kartu lebaran yang disebarkan oleh SBP pada tahun 1997 tersebut ada 3 yaitu:

  1. Menolak Pemilu tahun 1997
  2. Menolak Soeharto jadi presiden kembali
  3. Mengubah UUD 1945

Pada tahun 2016 ini, tepatnya 2 Desember 2016, SBP kembali ditangkap karena tuduhan makar. Menurut istrinya, Erlina, SBP ditahan karena pesan dalam sebuah surat. Isi pokok surat tersebut adalah mendesak sidang istimewa MPR sesegera mungkin. Adapun tujuan akhir dari SI-MPR RI itu adalah untuk menghasilkan Ketetapan-ketetapan MPR-RI yang meliputi:

  1. Menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 Asli di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
  2. Mencabut Mandat Presiden dan Wakil Presiden RI yang sekarang, masing-masing dijabat oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla
  3. Mengangkat Penjabat Presiden Republik Indonesia yang baru, yang sekaligus menjadi Ketua Presidium Republik Indonesia dengan wewenang menyusun Pemerintah Transisi Republik Indonesia.

Kalau kita bandingkan tuntutan SBP pada tahun 1997 dengan 2016, ada 2 poin yang bisa saya catat  yaitu:

Pertama, SBP tidak konsisten dengan posisi UUD 1945, dimana pada tahun 1997 dia ingin merubahnya, sedangkan pada tahun 2016 dia ingin mengembalikan ke UUD Asli yang ingin dia rubah pada tahun 1997.

Kedua, SBP selalu konsisten menuntut untuk mengganti presiden.

Pada tahun 2003, SBP bersama tokoh lainnya juga temasuk dalam koalisi politik yang dibentuk oleh Eros Djarot yang pada awalnya melakukan demo atas kenaikan harga BBM yang kemudian berubah tuntutan menjadi demo menurunkan presiden Megawati.

SBP bersama Aliansi Rakyat Bergerak juga pernah mendatangi Gedung MPR untuk menyampaikan penolakannya terhadap pelantikan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI. Karena Menurutnya, proses terpilihnya SBY sebagai presiden tidak mewakili suara rakyat yang sesungguhnya. SBY hanya menang suara sebanyak 27 persen. Yang terbanyak suara golput, 51 persen. SBP juga kerap melontarkan orasi untuk menurunkan pemerintah pada era SBY, karena menurutnya pemerintah SBY sudah rusak oleh partai politik dan tidak mensejahterakan rakyat Indonesia.

Terlepas dari surat tuntutan yang dikirimkan oleh SBP ke Markas TNI dan ‎DPR/MPR pada Kamis 1 Desember 2016. SBP kerap kali berorasi menentang pemerintah dan menyerukan penggulingan pemerintah yang sah. Ada banyak sekali dalih yang digunakan, mulai dari partai politik yang rusak, rakyat yang tidak sejahtera, antek asing aseng dan yang sejenisnya. Kalau ditelusuri di situs Youtube, ada banyak sekali orasi yang dilakukan oleh SBP yang memuat ini.

Kalau kemudian orasi – orasi dari SBP ini dikatakan kritik kepada pemerintah, saya rasa kritik yang dilontarkan memang sudah melampaui batas, karena kritik ditujukan pada kebijakannya, bukan dengan mengajak berbagai kalangan untuk menduduki DPR/MPR atau menggulingkan pemerintahan yang sah.

Terlepas dari itu semua, seharusnya apa yang terjadi saat ini adalah pelajaran bagi kita semua untuk berhati – hati dalam mengeluarkan kata – kata atau ujaran kebencian dimanapun. Dalam wujud apapun, kritik juga hendaknya disampaikan dengan bahasa yang baik. Kebaikan jika disampaikan dengan cara yang tidak baik bisa berubah menjadi tidak baik pula.

Ahhh.. nyiup kopi malu jak roko katih…

Mari Berbagi :