Kalau Gubernur Perduli, Selembar Surat Bisa Selamatkan Bali

6,802 total, 1 today

Pendudukan Gedung DPR oleh ribuan aktivis Tolak Reklamasi Teluk Benoa telah membuktikan kalau anggota dewan yang katanya adalah wakil rakyat, sedang tidak bisa ditemui karena ada urusan lain yang lebih penting di luar kota selain menemui rakyat yang sedang menyampaikan aspirasinya.

Dalam pandangan saya, ini adalah kondisi yang sangat pengecut, analoginya sangat sederhana, ketika jokowi di demo oleh mahasiswa, yang dia lakukan adalah duduk santai dan menemui pendemo. Mendengar semua keluhan kemudian menindak lanjuti. Tapi para anggota dewan di Bali malah berdalih dengan dinas Luar, ini kan pengecut namanya. Wakil rakyat kok malah kabur ketika ditemui oleh rakyatnya.

Gerakan rakyat yang sedemikian masif, yang berjumlah puluhan ribu orang adalah buah dari Perpres No 51 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh SBY. Gerakan yang sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun lamanya untuk menuntut pencabutan Perpres No 51 Tahun 2014.

Tuntutannya batalkan Perpres, kok demonya di Bali?  Banyak yang mencoba untuk mengalihkan isu dan mencoba membenturkan masyarakat Bali penolak reklamasi dengan pemerintah pusat dengan dalih semua urusan sudah ada di pusat. Menurut saya ini adalah jebakan setan yang dihembuskan oleh orang – orang tidak bertanggung jawab, karena orang – orang tersebut memang tidak bisa diajak berlogika, pikirannya memang banyak mengarah pada kesesatan.

Jadi begini, isu – isu yang beredar di masyarakat ada banyak yang salah logika. Urusan reklamasi Teluk Benoa menyangkut otonomi daerah, yang artinya ada urusan Pemkab Badung, Gubernur Bali dan DPRD Bali. Apa jadinya kalau proyek ini tanpa persetujuan mereka?. Mungkin sekarang teman – teman dari Forbali akan tidur nyenyak. Pemkab Badung, Gubernur Bali, dan DPRD Bali lah yang akan sibuk menggerakkan tolak reklamasi. Jadi, kesimpulannya bukan tidak berdasar teman – teman dari Forbali demo di Bali, karena sumber dari semua ini berasal ada di Bali.

Lalu apa tujuannya demo di Bali?. Dalam pemahaman saya, Perpres akan bisa di tinjau kembali kalau ada rekomendasi peninjauan, atau penolakan dari pihak Pemerintah Provinsi Bali. Analoginya bisa kita arahkan seperti ini, awal keluarnya Perpres adalah karena rekomendasi dari Pemprov Bali, kalau kemudian sekarang dikeluarkan rekomendasi untuk meninjau kembali Perpres tersebut apa tidak mungkin? Justru ini sangat memungkinkan sekali. Tapi, Gubernur tidak bisa sendiri dalam hal ini. Pemkab Badung, dan DPRD Bali harus bekerja sama untuk menerbitkan surat rekomendasi. Dengan ini saya kira, kita semua bisa tidur nyenyak, karena hampir pasti Presiden Jokowi akan membatalkan Perpres No 51 Tahun 2014, karena pihak Pemkab, DPRD dan Gubernur sudah Menolak. Sampai disini kita semua paham ya?

Masalah reklamasi Teluk Benoa masih dalam tahap perencanaan, bisa dibilang demikian, karena semua masih dalam fase pengurusan ijin, Amdal, dan yang sejenisnya, semua masih belum berjalan. Kalau itu harus dibatalkan, pembatalannya masih bisa dengan campur tangan Pemprov Bali. Itu kalau ingin dibatalkan, kalau tidak, ya semudah membalik telapak tangan, tinggal bilang itu adalah urusan Pemerintah Pusat.  Apapun alasannya, ini adalah tanah Bali, dengan adanya otonomi daerah, apapun yang diputuskan oleh pusat, kalau itu menyangkut tanah Bali, berarti itu menjadi wewenang Pemprov Bali untuk menerima dan menolak.

Ada yang masih ingat dengan cerita penerapan UU Pornografi di Bali? Sikap Pemprov Bali adalah menolak Undang – Undang tersebut, lalu apa yang terjadi dengan UU tersebut? tidak berjalan di wilayah Bali. Itu yang terjadi dengan Undang – Undang, yang notabene adalah hukum dengan tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan Perpres dalam hierarki perundangan di Indonesia. Lalu kenapa penolakan itu tidak bisa dilakukan oleh Pemprov Bali? Saya rasa kita semua harus bertanya ke diri kita masing – masing, kalau sudah ketemu jawabannya, kita cerna bersama, dan kita tentukan sikap kita bersama.

Inti pembicaraan saya disini adalah, kalau sekarang ada banyak yang mencoba untuk memfasilitasi untuk membicarakan ini dengan pihak pemerintah, saya rasa jawabannya adalah tidak bisa, karena sudah tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, keputusannya memang menolak, jadi mau difasilitasi seperti apapun, tetap keputusannya menolak.

Kalau ada yang bilang urusan Reklamasi Teluk Benoa adalah urusan pusat, tentu itu semua adalah kebohongan belaka, karena Undang – Undang pun kita bisa tolak untuk diterapkan di Bali, apalagi dengan Perpres, tapi ini semua perlu kejelasan sikap dari Pemprov Bali.

Kalau ada yang mencoba memprovokasi dengan mengkriminalisasi, tentu kita semua paham, di pihak mana provokator itu berada, dan tujuannya tidak lain adalah membuat gerakan damai ini menjadi gerakan yang tidak kondusif. Proses itu dinamakan proses infiltrasi, dan ada banyak ahlinya di Indonesia.

Kalau kemudian di Bali akan muncul gerakan A dan B dan yang sejenisnya yang mencoba untuk membuat Reklamasi Teluk Benoa ini seolah – olah mendapat dukungan dari masyarakat Bali, saya rasa kita semua sudah bisa menyimpulkan kalau kita hanya dibodohi.

Perlu saya ingatkan kepada pihak Pemkab, Pemprov, maupun DPRD Bali, bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang cerdas, hampir semua sudah mengenyam pendidikan, baik formal maupun non formal, sudah tidak bisa lagi membodohi masyarakat selayaknya dulu, kita semua diam ketika penguasa mencoba melakukan hal serupa dengan Pulau Serangan. Sekarang sudah tidak bisa lagi, kita semua pasti akan bergerak dan menolak.

Kalaupun dipaksakan, kondisi akan semakin tidak baik. Jadi, kalau Gubernur Bali memang sangat perduli dengan Bali, tulislah selembar surat yang menyatakan untuk meninjau kembali berjalannya reklamasi Teluk Benoa, atau selembar surat yang meminta Presiden Jokowi untuk meninjau kembali Perpres No 51 Tahun 2014. Atau kalau Gubernur Bali memang berada di pihak penolak reklamasi, tulislah selembar surat yang menyatakan penolakan terhadap Reklamasi Teluk Benoa.

Kita semua tentu paham dimana dan darimana semua ini berasal, tapi saat ini kita hanya perlu selembar surat dari Gubernur yang menyatakan dukungan terhadap Penolak Reklamasi, karena saat ini sudah ada 50 ribu lebih masyarakat yang turun ke jalan, itu yang sempat turun ke jalan lho, kalau digabungkan dengan yang tidak turun ke jalan, saya rasa ada 200 ribu lebih masyarakat yang memang menolak, kalau tidak percaya silahkan di buktikan bersama, ada berapa yang menolak dan ada berapa yang mendukung reklamasi Teluk Benoa tersebut.

Karena gerakan ini sangat masif, tidak bisa dipungkiri kalau ada pihak – pihak politisi yang mengatasnamakan pergerakan ini untuk meraih dukungan, tapi saya rasa gerakan ini memang bukan gerakan politik, karena tidak ada kepentingan politik di dalamnya, yang ada hanya kepentingan untuk penyelamatan Bali dengan Menolak adanya Reklamasi Teluk Benoa. Kekhawatiran gerakan ini akan menjadi gerakan politik hanya kekhawatiran yang tidak berdasar, karena seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, semua sudah mengenyam pendidikan baik formal dan non formal, jadi sedikit tidaknya sudah paham mana yang berbau politik dan mana yang tidak.

Ahhh…. nyiup kopi malu jak roko katih…

LEAVE A REPLY

two × 2 =