JKBM Wayan Sujana dan Wayan Sari, Semua salah Gubernur

1,918 total, 1 today

Hampir seminggu belakangan diramaikan dengan berita pasutri asal Bebandem Karangasem,  Wayan Sujana dan Wayan sari  yang nekat membawa bayinya yang sudah meninggal menggunakan sepeda motor karena sudah kehabisan biaya. Ada beragam tanggapan mengenai hal ini, hingga mempertanyakan kredibilitas pejabat terkait. Saya melihat rata – rata komentator adalah orang – orang yang gagal paham. yang sudah antipati, silahkan untuk tidak melanjutkan membaca agar kalian kecewa karena tidak punya alasan untuk menghujat lagi.

Mari kita urut kejadiannya agar masalah lebih jelas.

Awal Kejadian

Pada tanggal 29 juni 2016,  Wayan Sujana ingin membawa bayi dan istrinya pulang ke desa. Keinginan itu juga sudah ia konsultasikan pada dokter sebanyak empat kali. Namun dokter belum mengijinkan karena kondisi bayinya yang belum stabil.  Alasan Sujana ingin membawa bayinya pulang ke rumah adalah karena tak mempunyai biaya lagi untuk membayar perawatan bayinya.

Rumah sakit sudah beri keringanan untuk bayar setengahnya dulu, tapi Sujana tetap belum bisa melunasi. Sujana dan Sari juga menuturkan bahwa mereka harus menunggu selama tiga tahun untuk operasi pembuatan lubang anus bagi sang bayi karena saat ini kondisi bayi masih terlalu kecil dan lemah.

 Saat masih menanti izin membawa pulang jasad bayinya dari RSUP Sanglah, Sujana dan Wayan Sari sempat didatangi seseorang yang mengaku utusan dari Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri. Orang itu menyerahkan uang Rp 300 ribu kepada Sujana.  Beberapa pengunjung RSUP Sanglah yang mengetahui kondisi pasangan Sujana-Wayan Sari juga bersimpati, dan memberikan sumbangan beberapa ratus ribu rupiah.

Pada tanggal 2 Juli 2016, Lantaran keterbatasan dana, Wayan Sujana dan Wayan Sari nekat membawa pulang jenazah sang anak yang meninggal usai menjalani operasi bikin lubang anus dengan sepeda motor. Padahal, jika sesuai aturan, jenazah dari rumah sakit harus dipulangkan dengan mobil ambulan. Biaya pengantaran jenasah menggunakan mobil ambulan terbilang mahal, hingga 1 juta rupiah. Namun ujana tidak memiliki cukup uang untuk biaya ambulan tersebut.

Total biaya pengobatan bayi Sujana di RSUP Sanglah sekitar Rp 11 juta. Sujana baru mampu membayar sebesar Rp 3 juta, sehingga masih berhutang Rp 8 juta. Untuk perawatan di RSUP Sanglah, bayi pasangan Sujana-Sari sudah ditanggung asuransi JKBM. Dua kali bayi yang lahir dengan bobot 3,9 kg itu menjalani operasi di bagian perut. Namun, JKBM hanya menanggung biaya operasi, sedangkan biaya peralatan medis menjadi tanggungan pribadi.

Tanggapan dari Pemprov Bali

Pemprov Bali melalui Wagub Bali Sudikerta datang berkunjung ke RS Sanglah pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2016. Kemudian pihak RSUP Sanglah menggratiskan sisa tunggakan biaya perawatannya.

Pada hari Senin 4 Juli 2016, Wagub Sudikerta mengutus stafnya untuk menyerahkan sumbangan berupa sejumlah uang dan menghantarkan KTP Sujana yang sebelumnya ditahan oleh pihak RSUP Sanglah. Dalam kesempatan tersebut, Perbekel Jungutan Wayan Wastika dan beberapa tokoh masyarakat setempat ikut mendampingi penyerahan bantuan tersebut.

Salah Siapa?

Perihal salah menyalahkan memang khalayak umum ahlinya. Tapi pada hal ini, tidak ada pihak yang salah, karena menurut saya memang semua prosedur sudah sangat dimudahkan untuk pihak Wayan Sujana yang dalam pandangan umum adalah korban. Kenapa saya mengatakan demikian, saya jelaskan.

Pertama, Sasaran pertama untuk penyalahan adalah pihak Rumah Sakit Sanglah, banyak yang mengatas namakan kemanusiaan untuk menyalahkan pihak Rumah Sakit. Tapi kita tidak boleh lupa kalau Rumah Sakit juga punya prosedur. Semua langkah yang diambil pihak Rumah Sakit juga sudah benar, karena pihak Rumah Sakit juga harus mempertanggung jawabkan semua tindakan yang diambil. Keringanan proses juga sudah maksimal bisa diberikan kepada Sujana untuk bisa mengobati bayinya.

Pemberian fasilitas ambulan memang tidak bisa serta merta diberikan kepada semua orang, karena ada biaya yang harus dikeluarkan. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab atas ambulan ini? Kalau pihak rumah sakit dituntut untuk mempertanggung jawabkan saya rasa juga harus ada prosedur yang mendasari, entah itu surat keterangan tidak mampu atau yang lainnya.

Ambulan gratis juga sebenarnya disediakan oleh Dinkes dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang siap untuk membantu masyarakat dalam kondisi apa pun. hanya sekarang ada yang menginformasikan ke pihak Sujana atau tidak? Kalau tidak, berarti ini menjadi salah siapa?

Pada pengalaman saya berurusan dengan rumah sakit, saya akan berusaha meminimalisir panjangnya prosedur dengan melakukan sendiri apa yang bisa dilakukan. Dan saya pikir dalam kasus Wayan Sujana, dia berfikiran sama. Yang meninggal adalah bayinya sendiri yang memang lebih praktis jika dibawa pulang langsung daripada mengurus semua prosedur yang harus dipenuhi untuk ambulan, dan harus bolak – balik Karangasem – Denpasar yang memakan biaya, waktu dan tenaga yang tidak sedikit.

Kedua, salah JKBM. Prosedur pembiayaan yang ditanggung dan tidak dalam JKBM juga memang sudah jelas dan semua sudah diberikan untuk pihak Wayan Sujana. Tidak ada hambatan atau proses yang diberatkan untuk pihak Wayan Sujana. Proses operasi bayi Sujana memang proses berat dan tidak murah biayanya, bayangkan jika proses JKBM dihambat, berapa besar biaya yang harus ditanggung oleh pihak Sujana. Biaya tambahan yang harus ditanggung oleh pihak Sujana adalah biaya alat – alat medis yang digunakan untuk tindakan operasi Bayinya. Diluar itu, semua sudah ditanggung oleh JKBM.

Ketiga, salah Pemkab Karangasem. Jika melihat kronologi kejadian dari awal bahwa Pemkab Karangasem telah mengirimkan utusan dan memberi bantuan keuangan kepada pihak Sujana, hanya jumlahnya masih terbatas. Tapi dalam pandangan saya, pihak Pemkab juga sudah response terhadap warganya dan tidak tinggal diam.

Keempat, salah Pemprov Bali. Kalau melihat kronologi kejadian, dari berita itu diturunkan hingga penanganan oleh Pemprov berjarak hanya 1 hari. Ini sudah response yang sangat cepat sekali. Hingga KTP Sujana dikembalikan dan pemberian sumbangan oleh Wagub Sudikerta berjarak 2 hari dan masalah sudah selesai. Kenapa Pemprov tidak ada saat kejadian? Bagaimana cara Pemprov bisa tahu kalau kejadian Sujana ini ada?. Saya rasa cari mencari kesalahan sudah banyak ahlinya di masyarakat dan saya memilih membiarkan para pencari kesalahan menjalankan keahlian mereka.

Kesimpulan saya begini, sebenarnya Wayan Sujana dan Wayan Sari berfikiran sangat sederhana ketika kejadian ini berlangsung, mereka hanya mau menyelesaikan masalah keluarga mereka secepatnya untuk meminimalisir biaya, karena yang ada di benak mereka adalah ketidak-kuatan untuk menanggung biaya tambahan, itulah kenapa mereka membawa mayat bayinya naik sepeda motor. Mereka tidak meminta belas kasihan atau apa, yang ada di benak mereka masalah bisa cepat selesai. Jika ini kemudian menjadi viral dan menjadi hujatan kepada pihak Pemerintah, saya rasa yang menghembuskan hujatan juga dari kalangan yang memang antipati terhadap Pemprov Bali. Tapi untungnya perhatian Pemprov Bali juga baik hingga masalah Wayan Sujana hingga semua beban hutang yang harus ditanggung bisa dihapuskan semuanya.

Ketika masalah ini dipaksakan untuk terhubung dengan pemberian mudik gratis dengan kata – kata lebay tak berdasar, saya rasa pemikiran ini perlu sedikit di revisi. Tidak ada hubungan yang mendasar dari masalah ini dengan masalah mudik gratis. Tidak juga ada hubungannya masalah ini dengan sumbangan kurban Idul Adha. Tidak ada hubungan sama sekali peristiwa ini dengan keagamaan dan yang sejenisnya. Dalam masalah ini semua pihak sudah bertindak maksimal sesuai dengan porsi dan prosedur yang ada. Tidak ada pihak yang salah atau pantas disalahkan.

Kita sebagai masyarakat memang seharusnya ikut berperan dalam menginformasikan kekurangan dan kelebihan dari Pemerintahan yang sedang berjalan, terlepas dari bentuknya hujatan, cacian, makian atau sekedar informasi terhadap Pemerintah, semuanya sangat berguna untuk menyelesaikan masalah – masalah yang ada di masyarakat. Peran aktif kita semua akan membawa dampak yang baik untuk Pemerintah, sekarang tergantung kita, mau ikut berperan aktif atau tidak.

Ahhh… nyiup kopi malu jak roko katih…

LEAVE A REPLY

18 + 12 =