Janji Beri Bantuan Uang, Agus-Sylviana Sedang Mendidik Untuk Korupsi?

TOTAL : 825 ( TODAY : 1)

Di media online saya membaca kampanye yang diselenggarakan oleh pasangan Agus-Sylviana yang menjanjikan akan menggelontorkan dana hingga triliunan per tahun yang terbagi untuk usaha, keluarga kurang mampu dan pemberdayaan komunitas.

Bentuk – bentuk bantuan dana seperti ini dalam pandangan saya hanya penggantian nama dari program – program yang sudah pernah diterapkan dan dihentikan karena tidak efektif dan memang sangat rawan pada penyimpangan, kenapa saya katakan demikian, mari kita bahas satu per satu.

Program Bantuan Langsung Sementara (BLS) yang akan memberikan uang sebesar 5 juta per keluarga per tahun untuk 128 ribu keluarga miskin dan kurang mampu yang kalau dihitung per bulannya setiap keluarga akan mendapatkan lebih dari 400 ribu. Dalam pandangan saya, program ini mirip dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dulu pernah digelontorkan pada jaman SBY dan telah dihentikan oleh Jokowi.

Program BLT ini sangat tidak efektif untuk masyarakat, bahkan cenderung memberi peluang penggelapan atau istilah lainnya korupsi kecil – kecilan di dalam masyarakat, bisa dibuktikan dengan banyaknya penyalahgunaan dan penyimpangan dana BLT yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh perangkat desa.

Mulai dari penyimpangan data antara siapa yang berhak menerima dan tidak, siapa yang dikategorikan miskin dan tidak, dan penyalahgunaan kedekatan atau kekerabatan dengan perangkat desa yang digunakan sebagai tolak ukur penerima BLT tersebut. Bahkan ada beberapa yang mengalami kebocoran dana yang jumlahnya hingga milyaran.

Kalau program ini digelontorkan oleh Agus-Sylviana, saya rasa akan mengulangi ketidakefektifan program itu sendiri dan cenderung akan memarakkan kembali korupsi kecil – kecilan dan penyimpangan yang pernah terjadi pada program BLT.

Program 50 juta per unit usaha sekarang ini sudah berjalan pada kepemimpinan Ahok, hanya saja syaratnya harus KTP DKI dan buka rekening di Bank DKI, pemberian bantuannya juga betahap dan ada kemungkinan peningkatan pinjaman bagi UKM yang pengembalian pinjamannya lancar. Program ini bahkan telah bergulir sejak 2015 lalu dan telah dinikmati oleh ratusan UKM yang ada di Jakarta.

Kalau menggunakan mekanisme yang sama seperti yang ada sekarang saya rasa akan minim pelanggaran, karena setiap transaksinya terekam di Bank DKI, dan pengukuran jumlah pemberian bantuannya juga menggunakan track record dari tiap – tiap UKM yang juga terekam di Bank DKI. Program ini akan jadi masalah kalau diberikan tunai, karena akan memunculkan banyak usaha fiktif yang setelah menerima uang lantas menghilang.

Program bantuan untuk pemberdayaan komunitas RT-RW yang akan digelontorkan sebesar 1 Milyar per RW per tahun. Program ini sangat mirip dengan Bansos yang dulunya banyak masalah dan rawan penyimpangan karena ada banyak penerima Bansos fiktif, dan sekarang mulai ditertibkan oleh Departemen Sosial dengan mengharuskan penerima Bansos untuk berbadan hukum.

Program bantuan ini akan sangat – sangat bermasalah nantinya karena memungkinkan untuk munculnya komunitas fiktif yang hanya akan mengincar dana bantuan. Mirip seperti yang terjadi pada Bansos sebelumnya.

Masalah yang juga mungkin muncul terletak pada penetapan komunitas itu sendiri, apakah harus menggunakan badan hukum atau tidak. Kalau komunitasnya menggunakan badan hukum, tentu harus dicarikan badan hukum apa yang sesuai untuk sebuah komunitas. Saya masih belum menemukan badan hukum yang tepat untuk sebuah komunitas. Kalau-pun tidak menggunakan badan hukum, disini akan terjadi masalah yang seperti saya jelaskan tadi, akan banyak muncul komunitas fiktif.

Disamping itu, setiap RT juga akan berlomba – lomba membentuk sebanyak – banyaknya komunitas, bahkan komunitas yang hanya diada – adakan hanya untuk mengejar bantuan semata.

Dimasa lalu telah banyak kecolongan oleh penerapan jenis – jenis bantuan yang sekarang malah diprogramkan oleh Agus-Sylviana. Kalaupun itu dipaksakan untuk bisa diterapkan lagi di masa yang akan datang, saya rasa penggembosan anggaran karena bantuan ini akan marak terjadi di masyarakat. Program – program jenis ini adalah program yang memarakkan tersemainya bibit – bibit korupsi di tengah masyarakat.

Selama ini dunia politik Indonesia ada stigma kalau dengan menjanjikan uang maka masyarakat akan tutup mulut, atau paling tidak mendukung orang yang menjanjikan uang. Uang sangat erat dengan nafsu untuk mengejar kekayaan pribadi, karena dengan uanglah orang akan bisa memenuhi semua keinginannya. Uang yang mudah didapat adalah dambaan banyak orang, dan akan dikejar oleh banyak orang. Disinilah kelemahan dari politik yang menjanjikan uang. Dukungan diberikan bukan karena simpati atau keperdulian terhadap daerah, tapi karena nasfsu besar melihat ada keuntungan dan uang  di depan mata.

Ahhh… nyiup kopi malu jak roko katih.

Mari Berbagi :
  • Like father like son…buah jatuh tak jauh-jauh dari pohonnya.!!