Hatta Ali – Dibalik Promosi Tiga Hakim Ahok

TOTAL : 1,150 ( TODAY : 1)

Beberapa hari setelah putusan Ahok, nama Hatta Ali mencuat sebagai orang yang dikait – kaitkan dengan putusan tersebut. Bahkan ada “gossip” yang mengaitkan antara Hatta Ali dengan Jusuf Kalla, yang telah dibantah melalui media nasional.

Belakangan muncul kecurigaan bahwa Hatta Ali adalah orang yang ada dibalik promosi tiga Hakim yang menangani kasus Ahok. Kecurigaan ini cukup beralasan karena dia-lah yang memimpin tim pertimbangan dalam proses mutasi dan promosi ketiga Hakim tersebut berikut juga 388 Hakim lainnya.

Rujukan untuk mutasi atau promosi Hakim menggunakan SK MA No. 139/KMA/SK/VIII/2013, tapi kemudian berganti dengan menggunakan SK MA No. 48/KMA/SK/II/2017, pada Januari 2017 lalu, dengan menghilangkan beberapa poin antara lain, minimal tahun menjabat.

Dwiarso Budi Santiarto dipromosikan menjadi Hakim di Pengadilan Tinggi Denpasar, setelah sebelumnya selama 1 tahun (sejak april 2016) menjabat sebagai ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Promosi yang terbilang cukup cepat, karena sebelumnya disyaratkan hanya bisa dimutasi setelah minimal 2(dua) tahun dan maksimal 3(tiga) tahun menjabat, tapi menjadi dimungkinkan dengan adanya perubahan SK MA pada januari 2017 lalu.

Jupriyadi dipromosikan menjadi Kepala Pengadilan Negeri Bandung, setelah sebelumnya selama kurang lebih 11 bulan (sejak juni 2016) menjabat sebagai Wakil Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Promosi ini juga terbilang cukup cepat dan memang dimungkinkan setelah adanya perubahan Surat Keputusan MA pada januari 2017 lalu.

ICW sendiri meragukan integritas dan komitmen Jupriyadi dalam penegakan korupsi terkait dengan pernah membebaskan enam terdakwa dalam kasus korupsi Disnakertrans dan penjualan tanah Negara di Batanghari Jambi ketika Jupriyadi menjabat sebagai hakim PN Muara Bulian Jambi.

Surat Keputusan Ketua MA (SK MA) dikeluarkan oleh Ketua MA mengenai hal tertentu. Siapa yang berkewenangan untuk mengeluarkan SK MA? Dia-lah Hatta Ali, yang menjadi Ketua MA untuk periode keduanya mulai maret 2017 lalu. SK MA No. 48/KMA/SK/II/2017 adalah salah satu produk dari Hatta Ali.

Saya masih belum menemukan alasan yang jelas kenapa SK MA No. 48/KMA/SK/II/2017 ini dikeluarkan, apalagi dengan menghilangkan masa jabatan sebagai syarat mutasi yang merupakan hal krusial dalam mengukur rekam jejak dan intergritas seorang Hakim sebagai salah satu instrumen penegakan hukum.

Nama Hatta Ali pernah dikait – kaitkan dengan kekalahan Jaksa PN Surabaya hingga tiga kali berturut – turun dalam proses sidang praperadilan keponakannya La Nyalla Mataliti yang juga merupakan Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Ada banyak pihak yang mencurigai keterlibatannya dalam kasus ini, meskipun sudah dibantah oleh Hatta Ali, tapi keterangan Kepala Kejati Jawa Timur Maruli Hutagalung yang menduga ada campur tangan “orang pusat” dalam kasus ini justru menguatkan dugaan tersebut.

Pada tahun 2014 lalu, Hatta Ali menjadi sorotan Komisi Yudisial (KY) atas dugaan plesiran dibiayai pengusaha tambang. Hatta Ali beserta Wakil Ketua MA Bidang Yudisial dan seluruh Ketua Kamar kecuali Kamar Pidana, berangkat menuju Taman Nasional Wakatobi, Sulawesi Tenggara pada Jumat, menggunakan pesawt private jet yang disewa dengan dalih pembinaan. Padalah menurut Komisi Yudisial, Raker tersebut seharusnya bisa dilakukan di Jakarta yang tidak membutuhkan biaya tinggi.

Belakangan ada sinyal dari KPK untuk memeriksa Hatta Ali terkait dengan tertangkapnya Andri Tristianto Sutrisna dan Edi Nasution oleh KPK yang disinyalir sebagai keterlibatan langsung pejabat MA dalam dugaan korupsi yang melibatkan Edi Nasution, SH.,MH. Kepala Panitera Pangadilan Negeri Jakarta Pusat.

Terkait dengan promosi terhadap 3 Hakim yang menangani kasus Ahok, Komisi Yudisial telah menyarankan Mahkamah Agung untuk bersikap transparan dengan membuka data rekam jejak ketiga hakim tersebut.  Dengan demikian, publik mengetahui bahwa benar ketiga hakim ini dipromosi secara reguler sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Hal itu guna menghindari polemik dan munculnya berbagai asumsi publik. kita hanya bisa berharap MA akan membuka data ini kepada publik, karena dengan ini kita bisa menilai kinerja MA terkait dengan promosi ini.

Ahhh… nyiup kopi malu jak roko katih.

Mari Berbagi :