Etika Kepemimpinan – Catatan Wawancara Prabowo – Rosi (Bagian 1)

446 total, 1 today

Di situs youtube, saya menemukan sebuah video wawancara yang dilakukan oleh Rosiana Silalahi dan Prabowo Subianto. Video wawancara tersebut bisa ditemukan pada link berikut: https://www.youtube.com/watch?v=v3gD4mmG108

Menyimak wawancara ini, saya mendapatkan beberapa pelajaran kepemimpinan yang bisa saya catat dari seorang Prabowo, tulisan ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian, dan ini adalah bagian pertama.

Pada bagian pertama saya mencatat tentang etika kepemimpinan yang disampaikan oleh Prabowo. Secara tersirat, pesan yang ingin disampaikan adalah seorang pemimpin harus sangat berhati – hati dalam bersikap, maupun berkata – kata. Seorang pemimpin sebaiknya tidak menyinggung masalah SARA. Indonesia ini banyak memiliki kelebihan, tapi juga memiliki banyak kerawanan masalah SARA. Sebagai pemimpin sebaiknya hati hati, jangan menyakiti suku, ras , agama lain. Kita harus menjaga kerukunan. Perdamaian itu tidak gampang, perdamaian itu harus dipelihara.

Masalah SARA menurut Prabowo adalah masalah rawan, atau yang diistilahkan dengan fault line, atau garis – garis yang bisa menimbulkan perpecahan.

Pada wawancara tersebut Prabowo juga menyinggung masalah Ahok yang secara objektif kalau dinilai dari gaya bicara dan sikap – sikapnya mungkin menyakiti banyak kalangan, Sehingga membuat suasana politik yang terjadi di Jakarta sekarang ini menjadi panas, jadi tegang. Kalau saya persepsikan disini gaya bicara yang dimaksud adalah gaya bicara ceplas – ceplos yang digunakan oleh Ahok, disamping beberapa kata yang memang sudah tidak diucapkannya lagi karena sudah diperingatkan oleh banyak kalangan.

Dalam catatan saya, Pejabat Indonesia memang memiliki aturan tak tertulis atau norma sosial yang sejak dulu dijalankan. Masyarakat kita masih belum siap dengan gaya kekinian yang mengutamakan kinerja daripada kesopanan. Demokrasi memang mengadopsi perbedaan, tapi secara budaya, masyarakat kita masih belum cukup dewasa untuk menerima perbedaan dari segi sikap maupun lisan.

Ruhut Sitompul pernah dinilai melecehkan Jusuf Kalla dengan menyebutnya daeng. Dasarnya adalah ketidakpahaman Ruhut tentang  arti dari sebutan daeng itu sendiri. Meskipun Ruhut tidak bermaksud melecehkan, tapi Faisal Akbar yang dari suku Bugis dan paham mengenai arti sebutan daeng tersebut merasa Ruhut melecehkan.

Contoh lainnya adalah ketika Fahri Hamzah menyebut kata “Sinting” di twitter yang kemudian ditegur oleh Salahudin Wahid. Fahri sendiri tidak merasa menghina presiden dengan kata tersebut. Pada sebagian orang, kata “sinting” memang kata yang biasa digunakan. Tapi bagi Gus Sholah, kata “sinting” adalah kata kasar dan mengandung unsur penghinaan.

Perbedaan kultur seperti inilah yang menjadi dasar untuk menyetandarkan lisan para pejabat agar tidak menjadi masalah dikemudian hari.

Doktrin untuk menjaga sopan santun dalam berbahasa sudah ditanamkan sejak kita kecil. Pejabat yang berbicara di ruang publik memang ditekankan untuk menjadi contoh, baik itu sikap maupun lisan sehingga tidak menjadi contoh yang buruk di kemudian hari.

Untuk kondisi Pilgub DKI Jakarta, kita akan bisa mengetahui kadar penerimaan masyarakat terhadap perbedaan kultur tersebut. Apakah masyarakat Jakarta lebih memilih kesopanan atau kinerja, kita bisa lihat hasilnya pada Pilgub nanti.

Peningkatan suhu politik memang kerap kali datang ketika ada momen politik terlebih lagi Pilgub Jakarta yang menjadi perhatian masyarakat hampir di seluruh Indonesia. Pada wawancara tersebut Prabowo mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan harus dengan cara – cara yang baik, cara yang sejuk, cara yang menghindari kemungkinan kekerasan. Perang dan segala bentuk kekerasan harus dihindari karena kalau terjadi kekerasan, kita tidak tahu gimana akhirnya.

Tendensi dari pembicaraan ini saya rasa mengarah kepada mobilisasi masa dan pemaksaan kehendak dengan menggunakan cara – cara kekerasan yang merusak. Kalau kita amati, negara kita telah mengalami banyak sekali peristiwa seperti ini. Pemberotakan Muso, Kahar Muzakkar, DI/TII, Peristiwa 65, Peristiwa 98, dan peristiwa lainnya yang melibatkan massa.

Sejalan dengan pemaparan Jendral Gatot Nurmantyo, dimana Indonesia memang selalu diinginkan rusuh, oleh kepentingan asing. Prabowo juga menekankan hal yang sama. Memang ada banyak kepentingan asing di negara kita. Investasi asing juga sangat besar. Tapi kenapa pihak asing menginginkan rusuh?, padahal kalau rusuh, iklim investasi justru memburuk, yang ujungnya adalah kerugian dari pihak asing tersebut.

Jadi begini, biaya politik dari sebuah negeri yang sering rusuh sungguh terlalu mahal, disana ada pembangunan yang terhambat, iklim ekonomi yang tidak baik, masyarakat yang dilanda ketakutan. Secara sederhana saya bisa contohkan dengan sebuah rumah tangga, ketika suami dan istri dalam rumah tangga tersebut bertengkar setiap hari, fokus suami tidak pada pekerjaan, tapi pada penyelesaian masalah yang memicu pertengkaran. Dari sini, pekerjaan suami akan terganggu, otomatis ekonomi juga terganggu. Kalau rumah tangga tersebut memiliki hutang, disinilah ada pihak ketiga yang masuk dengan memberi bantuan untuk membayar hutang dengan syarat tertentu. Semakin hari, semakin membengkaklah hutang rumah tangga tersebut hingga berujung pada penyitaan asset yang dimilikinya.

Dari analogi tersebut bisa kita tarik benang merah yang diinginkan oleh pihak asing terhadap negara agar tetap rusuh, yaitu gangguan ekonomi, hingga nantinya tidak bisa bayar hutang, dan terjadilah penyitaan asset, terutama yang bergerak di sektor energi. Mau tidak mau, kita semua harus berusaha menjaga keutuhan negara kita dari segala macam bentuk perusuh yang membuat kekacauan.

Penekanan pada pembicaraan ini menurut saya adalah setiap pemimpin atau calon pemimpin hendaknya menjaga etika berpolitik dengan menggunakan cara – cara yang baik dan konstitusional dengan mengutamakan kepentingan rakyat, bukan dengan memobilisasi dan mengorbankan rakyat.

Sering kita tertipu dengan kata – kata “membela rakyat” yang diucapkan politisi, yang entah kenapa sering kita percayai. Sulit memang membedakan mana politisi yang benar – benar bekerja untuk rakyat, mana yang hanya retorika belaka. Lambat laun kita pasti akan menemukan satu titik ideal seorang politisi yang memang cocok untuk politik di Indonesia, entah berapa tahun lagi, tapi ini pasti. Syaratnya adalah, setiap momen politik kita harus mencatat rekam jejak setiap politisi yang kita pilih dan digunakan sebagai perbandingan pada momen politik berikutnya.

Bersambung ke bag 2.

 

Ahhhh… nyiup kopi malu jak roko katih…

Please follow and like us:

LEAVE A REPLY

nineteen − 18 =