Benarkah Tenaga Kerja Cina Sedang Menyerbu Indonesia?

438 total, 1 today

Sentimen anti cina yang belakangan justru meninggi di kalangan masyarakat kita sebenarnya bukanlah hal baru. Beberapa kalangan memang mencoba untuk membuat seolah – olah pergerakan komunis yang ada di Indonesia adalah konspirasi cina untuk menguasai Indonesia. Semua dikembangkan sedemikian rupa hingga pada isu 9 naga dan adanya teori konspirasi bahwa cina akan menguasai indonesia dengan memasukkan tenaga kerjanya ke Indonesia.

Dalam pandangan saya, isu ini berhembus karena ada sekelompok orang yang sedang menggunakan kembali sentimen anti cina ini sebagai komoditas politik dengan tujuan untuk menguasai aset – aset politik dan ekonomi yang ada di negara kita.

Salah satu bentuk politisasi sentimen anti cina bisa kita lihat dengan jelas pada isu – isu yang berkembang di Pilgub Jakarta, kebetulan juga yang maju sebagai pertahana dalam Pilgub Jakarta adalah Ahok dari etnis cina. Istilah pribumi dan non pribumi memang cenderung diarahkan pada etnis cina, padahal non pribumi di Indonesia ada banyak jenisnya diantaranya adalah etnis Arab, etnis India dan lain – lain. Kebetulan juga pada beberapa isu yang menyangkut dengan perusahaan di Jakarta dimiliki oleh etnis cina.

Kembali kepada isu tentang serbuan puluhan juta tenaga kerja asal cina ke Indonesia.

Sebelumnya harus kita pahami dulu kalau tenaga kerja yang dimaksud sebagai tenaga kerja cina yang datang ke indonesia adalah tenaga kerja asing (cina) yang dipekerjakan di Indonesia. Mereka bukanlah Warga Negara Indonesia (WNI). Ini harus kita perjelas dulu untuk menyatukan pemahaman agar logika kita tidak simpang siur.

Karena mereka bukanlah WNI, maka aturan yang dikenakan pada mereka adalah aturan mengenai tenaga kerja asing yang diatur dalam Undang – Undang No. 13 Tahun 2003.

Tidak mudah mempekerjakan tenaga asing di Indonesia, setidaknya ada 7 pasal dalam Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 yang harus dipenuhi untuk bisa mempekerjakan tenaga asing (TKA). Diantaranya adalah pasal 43, 44, 45, 46, 47, 48 dan 49. Saya akan coba rangkum pokok – pokok yang menjadi aturan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia.

  1. Penggunaan TKA di Indonesia harus memiliki rencana penggunaan yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, antara lain: alasan, jabatan dan/atau kedudukan, jangka waktu penggunaan, penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping.
  2. Penggunaan TKA hanya berlaku dalam jangka waktu yang terbatas, artinya TKA adalah tenaga kerja sementara bukanlah tenaga kerja tetap.
  3. TKA haruslah tenaga kerja yang memiliki kompetensi tertentu dan sesuai dengan jabatannya yang diatur dengan keputusan Menteri
  4. Perusahaan atau pemberi kerja kepada TKA wajib menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga pendamping untuk alih teknologi dan alih keahlian dan wajib melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA. Ketentuan ini tidak berlaku bagi TKA yang duduk dalam posisi direksi atau komisaris.
  5. TKA tidak boleh menduduki jabatan yang mengurusi personalia atau jabatan – jabatan tertentu yang diatur dengan keputusan menteri.
  6. Perusahaan atau pemberi kerja TKA wajib membayar kompensasi kepada negara yang diatur dengan peraturan pemerintah kecuali untuk TKA pada instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan yang diatur dengan keputusan menteri.
  7. Perusahaan atau pemberi kerja TKA wajib memulangkan tenaga asing yang telah habis masa kerjanya.

Bisa dilihat dari daftar diatas kalau syarat penggunaan TKA sangatlah ketat, dan saya rasa, dari perhitungan bisnis, lebih efisien menggunakan tenaga kerja Indonesia.

Kalau kita hubungkan dengan isu masuknya puluhan juta TKA asal cina ke Indonesia, menurut pandangan saya sangat – sangat tidak masuk akal. Beranjak dari syarat diatas, disana tercantum mengenai kompensasi ke Negara atas setiap jabatan yang diduduki oleh TKA di Indonesia yang besarannya diatur dalam pasal 32 Permenakertrans No 12 Tahun 2013 dimana diatur mengenai kompensasi sebesar $100 per jabatan dan dibayar di muka. Kalau kita gunakan angka ini dalam perhitungan biaya perusahaan kita bisa dapatkan perhitungan sebagai berikut.

1 TKA = $100 / bulan
1 Juta TKA = 1 Juta x $100 = $100.000.000 / bulan

Kalau kita rupiahkan menjadi kurang lebih 1,2 Triliun per bulan. Ini baru kompensasi yang harus dibayarkan perusahaan saja, dan saya menggunakan perhitungan hanya 1 juta, bukan puluhan juta. Belum lagi biaya pengurusan ijin, surat – menyurat, perhitungan gaji, dan biaya lain – lain yang dikeluarkan perusahaan untuk TKA tersebut. Dari segi perhitungan bisnis, masuk akal-kah perusahaan yang mengejar untung akan mengeluarkan biaya sedemikian besar untuk TKA?

Berdasarkan data yang saya sadur dari sumber katadata.co.id, per november 2016 total TKA yang ada di Indonesia sebanyak 74.183 TKA. Data ini Berdasarkan daftar izin mempekerjakan TKA yang diterbitkan Kemenakertrans dengan perincian berdasarkan negara asal TKA tersebut antara lain:

  1. Singapura – 1.700
  2. Inggris – 2.300
  3. Thailand – 2.400
  4. Australia – 2.500
  5. Amerika Serikat – 2.800
  6. Filipina – 3.400
  7. Malaysia – 4.100
  8. India – 5.100
  9. Korea Selatan – 8.400
  10. Jepang – 12.500
  11. Cina – 21.300
  12. Lain – Lain – 7.700

Kita lihat, berdasarkan data tersebut, bahkan untuk total keseluruhan TKA yang bekerja di Indonesia masih sangat jauh untuk mencapai angka 1 Juta pekerja, apalagi puluhan juta, apalagi untuk angka pekerja asal cina yang ada di Indonesia, sangat – sangat jauh untuk bisa mencapai angka jutaan.

Beberapa orang mencoba membenarkan isu ini dengan menyatakan angka jutaan tenaga kerja cina adalah angka yang termasuk tenaga kerja illegal di Indonesia, saya jadi bertanya, kalau sudah punya angka ilegalnya, kenapa tidak dilaporkan ke dinas tenaga kerja terkait agar segera ditindak?. Atau jangan – jangan, memang tidak bisa melaporkan karena data yang digunakan tidak sepenuhnya valid?

Diambil dari sudut manapun isu serbuan tenaga kerja cina ke Indonesia adalah isu hoax atau isu tanpa data yang valid. Isu ini sebenarnya sangat – sangat mudah dipatahkan dengan aturan dan data yang ada. Hanya saja, masyarakat kita terutama di media sosial enggan untuk mencari tahu kebenaran data atas isu yang dimaksud, sehingga penyebaran isu – isu seperti ini semakin berkembang dan menyuburkan beberapa kelompok orang yang tengah mencoba menggiring isu – isu seperti ini sebagai komoditas politik.

Saya sangat mendukung, baik sumber maupun penyebar isu seperti ini untuk dipidanakan, karena isu – isu seperti ini sangat rawan dengan perpecahan antar etnis pada bangsa kita. Saya juga berharap kedepannya kita semua bisa mencari sumber – sumber yang benar mengenai isu yang berkembang di negara kita agar kita bisa melihat dengan jelas motif politik atau ekonomi yang ada dalam setiap isu, sehingga kita semua bisa terhindar dari penyesatan oleh kelompok tertentu yang hendak memanfaatkan isu – isu hoax seperti ini.

Ahh… nyiup kopi malu jak roko katih.

Mari Berbagi :

LEAVE A REPLY

eighteen − nine =