Belenggu Politik Identitas

TOTAL : 168 ( TODAY : 2)

Saya sempat berharap kalau perjalanan panjang menghapus politik indentitas akan berakhir dalam kontestasi Pilgub Jakarta kemarin. Ternyata harapan itu masih belum bisa terwujud, karena seperti yang kita ketahui, politik Identitas masih memegang peranan penting. Kesamaan kesempatan untuk semua orang untuk bisa menjabat dimana saja tanpa memandang Identitasnya harus kembali diperjuangkan dalam waktu yang agak lama. Mungkin dalam beberapa generasi kedepan.

Saya pesimis kartu identitas dan primordialisme tidak akan dimainkan pada Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 nanti. Saya malah cukup meyakini kalau politik identitas akan semakin marak di semua daerah di Indonesia. Jakarta adalah kiblat, kondisi yang ada di Jakarta akan sedikit banyak ditiru oleh daerah. Kalau itu berhasil di Jakarta, paling tidak akan berhasil di daerah. Itulah kenapa harapan atas Pilgub Jakarta kemarin sangat besar untuk membawa bangsa kita menuju bangsa yang lebih baik dengan mengesampingkan Identitas dan lebih mementingkan prestasi.

Saya pernah membayangkan Indonesia memberikan kesempatan yang sama untuk semua penduduknya untuk mengabdikan dirinya di setiap daerah yang mereka kehendaki tanpa memperdulikan identitas yang melekat pada dirinya. Saya sempat membayangkan Indonesia bisa memberi kesempatan setiap warga negaranya untuk berjuang di setiap jengkal wilayah Indonesia tanpa mempersoalkan masalah mayoritas dan minoritas yang memenuhi wilayah tersebut. Bahkan saya sempat membayangkan untuk tidak pernah lagi terdengar kata mayoritas dan minoritas dalam hal identitas dalam setiap wilayah Indonesia.

Di mata saya, Pilgub Jakarta seperti sebuah ujian kenaikan kelas. Kita digiring untuk melihat harapan baru bagi banyak masyarakat kita yang memiliki kemampuan dan prestasi tapi masih belum bisa melepaskan belenggu identitas yang dimilikinya. Ahok mencoba mendobrak itu semua dan membuat banyak dari kita memiliki harapan baru. Tapi memang, harapan itu masih belum bisa kita realisasikan dalam waktu dekat ini.

Ada banyak pembicaraan di warung kopi yang meragukan Ahok sejak awal. Rata – rata mereka semua berpendapat, Ahok tidak akan bisa berbuat banyak untuk mendobrak politik identitas yang sudah melekat selama ini, bahkan mereka meragukan Ahok bisa menduduki jabatan gubernur kalau bukan limpahan dari Jokowi. Ahok hanya akan bisa maju dengan prestasi dan kemampuannya kalau dia bergabung menjadi mayoritas yang ada di Jakarta, atau istilah lainnya, Ahok harus pindah agama jika ingin menjabat di Jakarta.

Jakarta, secara sejarahnya adalah basis Islam Politik, artinya disana berkumpulnya umat Islam yang tidak memisahkan antara agama dan politik. Jakarta masih belum sepenuhnya bisa menerima sekularisme atau pemisahan antara agama dan masalah politik atau kenegaraan. Meskipun terlihat majemuk, cara pandang warga Jakarta masih belum bisa menerima sekularisme.

Sekularisme sendiri secara garis besar menyatakan bahwa sebuah institusi atau badan negara harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan. Sekularisme dapat menunjang kebebasan beragama dan kebebasan dari pemaksaan kepercayaan dengan menyediakan sebuah rangka yang netral dalam masalah kepercayaan serta tidak menganak-emaskan sebuah agama tertentu. Sekularisme juga merujuk pada anggapan bahwa aktivitas dan penentuan manusia, terutama dalam masalah – masalah  politis harus didasarkan pada apa yang dianggap sebagai bukti atau fakta, dan bukan berdasarkan pengaruh keagamaan.

Dalam istilah politik, sekularisme adalah pergerakan menuju pemisahan antara agama dan pemerintahan. Hal ini dapat berupa mengurangi keterikatan antara pemerintahan dan agama negara, menggantikan hukum keagamaan dengan hukum sipil, dan menghilangkan pembedaan yang tidak adil dengan yang didasarkan pada agama tertentu. Hal ini dikatakan menunjang demokrasi dengan melindungi hak-hak kalangan beragama minoritas.

Kebanyakan agama masih akan mencoba untuk memengaruhi keputusan politik. Terutama agama yang memiliki aliran fundamentalis. Penentangan sekularisme kebanyakan memang datang dari agama dengan aliran fundamentalis. Sedangkan dukungan akan sekularisme kebanyakan datang dari minoritas yang memandang sekularisme politik dalam pemerintahan sebagai hal yang penting untuk menjaga persamaan hak.

Gambaran besar untuk melepaskan belenggu politik identitas di negara ini adalah dengan membawa kepada sekularisme atau pemisahan masalah politik atau kenegaraan dari masalah agama. Agama seharusnya memang dibawa kepada ranah pribadi, karena agama mengatur hubungan individu manusia dengan Tuhannya. Tanpa itu, adalah sebuah keniscayaan belenggu politik identitas ini akan bisa lepas dari setiap pemilihan kepala daerah, bahkan pemilihan presiden sekalipun di Indonesia ini.

Ahhh… nyiup kopi malu jak roko katih…

Mari Berbagi :