Bali Tolak Reklamasi, Fenomena Independensi Warga dan Ketakutan Politisi

TOTAL : 7,538 ( TODAY : 1)

Intimidasi yang banyak diterima oleh teman – teman di gerakan tolak reklamasi Teluk Benoa belakangan semakin gencar, bahkan dari kalangan politisi Jakarta, sebut saja anggota MPR RI, Ahmad Basarah, hingga Jubir Partai Demokrat yang baru diberhentikan, Ruhut Sitompul yang dalam pemberitaan akan melaporkan ke Kapolri tentang aksi penurunan bendera ketika demo di gedung DPRD Bali beberapa waktu lalu. Ini semua adalah langkah – langkah intimidasi. Tujuannya untuk menakuti dan mencoba mematikan gerakan.

Sudah saya jelaskan sebelumnya kalau menurut pendapat saya, aksi penurunan bendera tersebut tidak melanggar hukum, karena aspek – aspek pelanggaran hukum tidak terpenuhi. Berdasarkan data dan foto yang beredar, tidak ada aksi penghinaan terhadap bendera dan lambang negara, seperti yang disangkakan. Itu bukan aksi penurunan bendera, tapi aksi penurunan, kemudian menaikkan kembali bendera dengan tambahan bendera ForBali dibawahnya, itu lumrah, dan tidak memiliki aspek pelanggaran apapun di mata hukum.

Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak politisi melalui perantara kepolisian hanyalah wujud ketakutan. Para politisi di Bali sedang dilanda ketakutan karena gerakan tolak reklamasi ini. Kenapa saya katakan demikian, karena fenomena independensi warga dalam menjalankan aksi dan tuntutannya yang tidak bisa dibendung oleh apapun. Militansi penolak reklamasi sudah tidak bisa ditawar oleh apapun dan siapapun.

Para politisi sedang dilanda ketakutan pada rakyatnya sendiri. Fenomena yang sangat langka, atau mungkin sudah sangat lumrah terjadi di Indonesia. Wakil rakyat melaporkan rakyat yang diwakilinya. Mereka tidak sadar kalau mereka dipilih dari oleh dan untuk rakyat, sekarang malah melaporkan rakyatnya. Mereka berteriak lantang tentang demokrasi, tapi mereka sedang mencederai demokrasi dengan pola – pola intimidasi yang mereka jalankan.

Gerakan Bali Tolak Reklamasi sedang mengajarkan kepada semua orang, baik itu politisi, atau siapapun bahwa demokrasi yang sesungguhnya memang berada di tangan rakyat, proses itu sedang berjalan dan sedang dalam pembuktian. Tidak ada penguasa absolut dalam sebuah pemerintahan demokrasi, yang ada adalah kekuasaan berada di tangan rakyat. Jadi kalau ingin berkuasa, maka jadilah pilihan rakyat, akomodir tuntutannya, dan jalankan amanat rakyat.

Sejarah sudah banyak membuktikan kalau rakyat bersatu tidak akan bisa dikalahkan. Peristiwa 98 yang terjadi di Indonesia adalah salah satu contoh. Masih banyak contoh lain yang terjadi di dunia. Dimana rakyat akan selalu bisa meruntuhkan tembok apapun kalau mereka bersatu. Kekuasaan sebesar apapun bisa digulingkan oleh kekuatan rakyat.

Gerakan ini sudah sangat mengusik zona nyaman para politisi yang terbiasa dengan pola pikir yang sudah usang alias kuno. Politisi tidak mau dan sudah tidak mampu lagi belajar untuk merubah pola pikir tersebut dengan pemikiran baru yang lebih progressif. Entah karena mereka malas belajar atau karena mungkin sudah tidak ada waktu karena sibuk dinas luar.  Gerakan ini tengah berusaha mengingatkan kalau kursi empuk dan ruangan ber ac tempat mereka ngantor selama ini dibiayai oleh pajak yang dibayarkan dari uang rakyat. Gerakan ini sedang mencoba mengingatkan siapa bos yang sebenarnya.

Tapi begini, melihat pola – pola intimidasi yang dilakukan, sepertinya jaman memang tidak pernah berubah. Mulai dari jaman orde baru hingga ke jaman revolusi mental, pola intimidasi yang dilakukan tetap sama. Saya jadi berfikir, setelah 18 tahun proses reformasi berjalan, ternyata kekuatan doktrin dan pola pikir jaman orde baru masih kuat dan masih bercokol diantara orang – orang kuat yang ada di Indonesia.

Ahh… nyiup kopi malu jak roko katih…

Mari Berbagi :