AWK Mau Jadi Gubernur Bali, Lewat Jalur Mana?

9,875 total, 1 today

Saya agak tergelitik dengan banyaknya komentar di social media mengenai orang yang berseberangan dengan Arya Wedakarna (AWK), yang sering disebut dengan orang yang takut kalau AWK akan jadi Gubernur Bali atau Bali 1.

Saya rasa saya perlu klarifikasikan sedikit disini. Saya berseberangan dengan AWK, karena banyak statement yang dikeluarkan cenderung memicu perpecahan, dengan meng-atas namakan Bali, Pemuda Hindu, dan Komponen masyarakat adat. Menurut saya Statement ini sangat berbahaya jika meluas, karena mengarah kepada sentiment yang membahayakan keberadaan masyarakat Bali yang banyak tersebar di segala penjuru Nusantara. Lebih luas lagi, menurut pemahaman saya, statement ini akan sangat mendiskreditkan orang Bali sebagai Orang yang Fanatik Agama, dan Fanatisme akan memunculkan Radikalisme. Ini adalah kondisi yang jauh dari kenyataan, dimana orang Bali adalah orang yang sangat mencintai kedamaian.

Isu – isu SARA yang sering dihembuskan oleh AWK, atas nama penegakan Budaya Bali menurut saya adalah isu tidak berkelas, kalau melihat latar belakangnya sebagai seorang dengan gelar Doktor Termuda dengan 50 lebih Organisasi yang dipimpin. Kalaupun AWK mau menegakkan Budaya Bali, masih banyak Budayawan yang sekarang masih berjuang tanpa pamrih untuk Bali, dan perjuangannya masih dalam koridor berbudaya, mungkin sebaiknya AWK mencontoh mereka, atau berafiliasi dengan cara – cara yang baik dari mereka.

Saya pribadi tidak pernah khawatir kalau AWK akan jadi Gubernur Bali, karena sepertinya untuk pemilihan mendatang memang AWK tidak akan mampu, atau bahasa lebih kerennya, AWK jadi Gubernur hanya masih dalam batas angan – angan saja. Kenapa bisa demikian, saya jelaskan.

Untuk maju sebagai Calon Gubernur (Cagub), ada 2 mekanisme yang diakui di indonesia. Pertama melalui dukungan Partai Politik, kedua melalui dukungan Perseorangan/Independen.

Calon Perseorangan/Independen

Jika AWK maju sebagai Cagub Perorangan/Independen seperti Ahok, saya rasa mulai sekarang harus sedikit dipersiapkan Team atau Relawan yang berjuang menyerupai Teman Ahok. Dan harus bekerja ekstra keras untuk menggalang dukungan mulai selambat – lambatnya awal Tahun 2017.

Menurut Undang – Undang no 8 Tahun 2015 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota Menjadi undang-undang. Persyaratan menjadi Calon Perseorangan/Independen diatur dalam:

Pasal 42 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada tegas mengatakan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah dapat diajukan secara perseorangan apabila mereka dapat mengumpulkan dukungan berupa kartu identitas penduduk (KTP) sebanyak 6,5 hingga 10 persen dari total jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pilkada sebelumnya.

Menurut keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 29 September 2015, calon perorangan harus kumpulkan KTP 10% di daerah dengan jumlah daftar pemilih tetap sampai 2.000.000 orang, 8,5% di daerah dengan DPT antara 2.000.000 dan 6.000.000 orang, 7,5% di daerah denngan DPT antara 6.000.000-12.000.000 orang, dan 6.5% di daerah dengan DPT di atas 12.000.000 orang.

Untuk Bali, DPT yang digunakan adalah DPT Pilkada Tahun 2013 yang berjumlah, 2.925.679 Pemilih. Kalau diimplementasikan dengan Keputusan MK pada 29 September 2015, maka minimal dukungan yang berupa KTP yang harus dikumpulkan oleh AWK sejumlah, 248.683 dukungan KTP.

Saya coba asumsikan dengan jumlah Liker yang ada di FP nya AWK yang berjumlah 86.196, ini saya asumsikan semua Liker yang ada di FP nya AWK adalah yang sudah memiliki KTP, maka masih kekurangan 162.487 dukungan KTP. Jadi kalau ingin maju sebagai calon perseorangan, mungkin AWK harus mempersiapkannya jauh – jauh hari sebelumnya. Karena yang dihadapi adalah 2 partai besar yang juga tidak kalah dukungan di Bali, yaitu PDIP dan Golkar.

Calon Melalui Dukungan Partai

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, Pada Pasal 40 ayat (1) UU dijelaskan persyaratan bagi partai politik yang bisa mengajukan pasangan cagub. Berikut adalah bunyinya:

Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.

DPRD Bali terdiri dari 55 Kursi, PDIP 24 kursi, Golkar = 11 kursi, Demokrat = 8 kursi, Gerindra = 7 Kursi, Nasdem = 2 Kursi, PAN = 1 Kursi, Hanura = 1 Kursi, PKPI = 1 Kursi.

Dari angka – angka yang ada diatas, PDIP bisa mengajukan sendiri pasangan Cagub dan Cawagub. Kalau melihat perkembangan Politik di Bali, PDIP akan berkoalisi dengan Nasdem dan Hanura. Dan belakangan telah ada nama Wayan Koster yang telah siap menjadi Cagub, dan belum ada nama untuk Cawagubnya. Dan dibalik nama besar PDIP Bali, ada nama I Nyoman Adi Wiryatama, yang sekarang menjabat sebagai Ketua DPRD Bali, ada juga Rai Mantra yang menjadi Walikota Denpasar, juga adalah calon kuat yang bukannya tidak mungkin, akan didukung oleh PDIP.

Peluang AWK untuk PDIP saya rasa telah tertutup.

Golkar memang harus berafiliasi dengan partai lain untuk bisa mengajukan pasangan Cagub dan Cawagubnya. Kalau melihat perkembangan politik di Bali, menurut analisa saya, Golkar akan tetap dengan koalisi Bali Mandara yang terdiri dari Demokrat, Gerindra, PAN, PPP dan PKS. Dan kita semua tahu Cagub yang kuat digadang – gadang oleh Golkar adalah I Ketut Sudikerta yang sekarang menjabat sebagai Wakil Gubernur Bali.

Dari jalur ini juga saya rasa, peluang AWK juga sudah tertutup.

Kalau melalui partai lain, juga sudah tidak memungkinkan karena tidak mencukup persyaratan untuk mengajukan pasangan Cagub dan Cawagub karena jumlah kursi yang tidak mencukupi.

Peluang Kemenangan

Sekarang kita berandai – andai, kalau saja AWK lolos verifikasi dan berhasil maju sebagai calon gubernur perseorangan. Bagaimanakah peluang kemenangan AWK.

Dari sisi pemilu legislatif lalu, Koalisi PDIP berhasil meraih 1.084.401 Suara, dan Golkar kalaupun berkolalisi dengan yang saya jelaskan diatas meraih 953.501 Suara.

Jadi dihubungkan dengan DPT Pilkada 2013, maka suara yang tersisa adalah 887.777 Suara, ini saya asumsikan tidak ada yang Golput atau tidak memilih.

Jadi, kalau melihat peluang, saya rasa AWK juga kalau gigih berjuang masih belum berpeluang untuk bisa menjadi Gubernur dan mengalahkan dua calon dari parpol yang kuat bercokol di Bali saat ini.

Saya disini berbicara untuk menyanggah isu – isu tentang ada yang ketakutan kalau AWK, jadi Gubernur, atau ada yang Kepanasan hingga menjadi pembenci dan lain sebagainya. Bisa dibaca diatas kalau dari statistiknya saya tidak khawatir kalau AWK akan jadi Gubernur, karena peluangnya sangatlah tipis.

Saya tidak membenci AWK, saya disini hanya mengkritik untuk bisa lebih dewasa dalam berpolitik dan menghembuskan isu – isu SARA dalam masyarkat hingga nantinya tidak terjadi perpecahan. Saya paham tujuan AWK untuk menyelamatkan Bali, tapi kalau usaha penyelamatannya mungkin bisa menghancurkan Bali, saya rasa kita semua juga mesti berhati – hati akan keadaan ini.

Kita semua menginginkan Bali yang Damai, Bali yang Shanti. Tentunya juga diwujudkan dengan jalan – jalan yang baik yang diwariskan oleh leluhur kita.

Ahhh.. nyiup kopi malu jak roko katih…

 

Saya lampirkan Undang – Undang no 8 Tahun 2015 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota Menjadi undang-undang.

UU-NOMOR-8-TAHUN-2015

LEAVE A REPLY

ten + 5 =