Antara mengejar Prestasi atau Prestige, Gagal paham Pemkab Tabanan

TOTAL : 424 ( TODAY : 1)

Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita sepakati dulu arti kata Prestasi dan Prestige. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Prestasi memiliki arti:
prestasi/pres·ta·si/ /préstasi/ n hasil yang telah dicapai (dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya): ia merasa kecewa terhadap — yang telah dicapai anak asuhnya; — nya itu telah menumbangkan rekor sebelumnya;
— akademis hasil pelajaran yang diperoleh dari kegiatan belajar di sekolah atau perguruan tinggi yang bersifat kognitif dan biasanya ditentukan melalui pengukuran dan penilaian;
— belajar penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan melalui mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru;
— kerja hasil kerja yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya; kinerjaberprestasi/ber·pres·ta·si/ v mempunyai prestasi dalam suatu hal (dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya): kotamadya itu ~ baik dalam bidang pembangunan.

Jadi bisa saya simpulkan bahwa prestasi memiliki arti, Hasil kerja yang dicapai dalam melaksanakan tugas atau hal yang dibebankan kepadanya.

Sedangkan Prestige berasal dari bahasa inggris yang kalau diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia memiliki arti kebanggaan, atau sesuatu yang membuat “derajat” kita naik karena bangga akan sesuatu. Dalam contoh yang lebih umum, saya bisa katakan kalau Prestice lebih cenderung kepada nilai gengsi. Atau nilai – nilai kebanggaan yang manfaatnya semu.

Contoh paling sederhana adalah ketika memiliki sebuah Lamborghini akan menaikkan prestige dari pemiliknya. Terlepas dari apapun caranya mendapatkan. Padahal kalau dinilai secara manfaat, sebuah Lamborghini sama bermanfaatnya dengan sebuah Kijang Innova.

Sampai disini kira – kira paham ya.

Sekarang kita bahas tentang Prestasi dan Prestige kedalam sebuah Pemerintahan di Kabupaten Tabanan.

Aturan mengenai Urusan Pemerintah Daerah tercantum dalam Undang Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Tugas wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah tercantum dalam pasal 12, UU No 23 Tahun 2014  ayat 1 dan 2, yang Berbunyi:

 Pasal 12

(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

  1. pendidikan;
  2. kesehatan;
  3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  5. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
  6. sosial.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

  1. tenaga kerja;
  2. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
  3. pangan;
  4. pertanahan;
  5. lingkungan hidup;
  6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  9. perhubungan;
  10. komunikasi dan informatika;
  11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  12. penanaman modal;
  13. kepemudaan dan olah raga;
  14. statistik;
  15. persandian;
  16. kebudayaan;
  17. perpustakaan; dan
  18. kearsipan.

Untuk kita pahami bersama, bahwa Tugas Wajib disini memiliki arti berkelanjutan dan terus menerus, karena point – point pada tugas wajib merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat di daerah tersebut.

Sebuah daerah dikatakan berprestasi jika bisa memenuhi Tugas Wajib tersebut dengan hasil yang sangat baik. Karena arti kata berprestasi adalah Baik dalam Hasil kerja yang dicapai dalam melaksanakan tugas atau hal yang dibebankan kepadanya.

Sudahkah Tabanan melaksanakan Tugas Wajib nya dengan baik?. Kita semua bisa menjawab, tapi dalam hati saja, toh kalau teriak juga tidak akan di dengar.

Mari kita Urutkan satu – satu Tugas Wajib dari Kabupaten Tabanan berdasarkan UU diatas, untuk bisa menyimpulkan apakah Pemerintah Kabupaten Tabanan sudah atau belum menjalankan Tugas Wajibnya yang diatur menurut Undang – Undang.

Bidang pendidikan
Data keberhasian suatu Kabupaten dalam bidang pendidikan pada umumnya diukur dengan keberhasilannya mengentaskan angka buta aksara. Menurut data BPS yang dirilis pada tahun 2013, angka melek huruf di Kabupaten Tabanan sebanyak 91,92 persen. Belum ada rilis dari BPS untuk tahun 2015 atau tahun 2016, tapi anggaplah sama karena jaraknya tidak terlalu jauh. Dari data diatas, bisa saya sebutkan kalau angka buta huruf di tabanan sebesar 8.08 persen, yang kalau dihitung dengan jumlah penduduk saat ini, ada sekitar 40 ribu-an penduduk Tabanan yang masih buta huruf.

Bidang Kesehatan
Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) yang di rilis oleh Departmen Kesehatan adalah indikator yang digunakan untuk menentukan keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan di tiap – tiap daerah. Dalam IPKM yang dirilis tahun 2014 menyatakan bahwa Kabupaten Tabanan meraih peringkat ke 4 di Provinsi Bali, yang meraih peringkat pertama adalah Kabupaten Gianyar dan peringkat kedua diduduki oleh Kota Denpasar, sebagai Daerah dengan Pembangunan Kesehatan terbaik se-Bali.

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Hingga saat ini Tabanan masih belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang bisa menjadi acuan untuk keberhasilan pembangunan dibidang ini. Penjelasan yang ada hanya RDTR ini masih dalam tahap pembahasan di DPRD.

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program bedah rumah adalah salah satu solusi yang ditawarkan Pemkab Tabanan dibidang ini, dibantu dengan CSR dari perusahaan yang ada di Tabanan, dan bantuan dari program serupa yang dikeluarkan oleh Pemprov Bali. Berdasarkan data yang ada, sekitar 2.300 KK di Tabanan yang masih memerlukan bantuan untuk perbaikan rumah agar menjadi rumah yang layak huni.

Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
Indikator di bidang ini berupa angka kriminalitas dan kejahatan di Tabanan yang memang sedari dulu rendah. Tingkat kerusuhan dan kekerasan juga masih rendah. Meskipun beberapa kali terjadi kerusuhan dan tindak kekerasan di Tabanan, tapi kalau diukur dari skala statistik, masih terbilang rendah.

Bidang Sosial
Indikator kemajuan bidang ini sangat jelas ditunjukkan dalam angka kemisikinan dan pemerataan kesejahteraan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Tabanan sebanyak 5,21 persen dari jumlah penduduk 500-an ribu warga. Jumlah kemiskinan ini lebih tinggi dibanding angka kemiskinan secara umum di Bali 4,49 persen. Ini artinya di Tabanan masih ada 26 ribu-an warga yang masih hidup dalam taraf kemiskinan

Bidang Tenaga Kerja
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angkatan kerja di Tabanan berjumlah 268.033 orang dan yang sudah bekerja berjumlah 262.206 orang. Dari data tersebut selisih jumlah pencari kerja atau pengangguran mencapai 5.827 orang atau hampir 6 ribu orang.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
Dalam bidang ini Pemkab bekerja membentuk Kader Pendamping Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Tabanan yang beranggotakan 133 orang perempuan dari berbagai lapisan masyarakat yang nantinya menjadi corong masyarakat untuk pelaporan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat.

Bidang Pangan
Sebagai Kabupaten yang Agraris, ketersediaan dan ketahanan pangan di Tabanan bisa dibilang cukup baik. Sejak awal di Tabanan memang tidak pernah ada masalah dengan ketersediaan pangan untuk masyarakat. Gejolak harga pangan kerap kali terjadi, tapi semua masih dalam batas – batas yang wajar.

Pertanahan
Kemajuan di bidang pertanahan di Tabanan adalah keluarnya Perbup Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengavelingan Tanah untuk menekan alih fungsi lahan pertanian. Tapi kalau kita amati dengan seksama, implementasi di lapangan banyak terjadi penyimpangan. Buktinya adalah semakin maraknya pembangunan perumahan yang merupakan alih fungsi dari lahan pertanian/kebun yang terjadi di Tabanan.

Bidang Lingkungan hidup
Tabanan sangat merosot dalam pembenahan di bidang ini, karena yang tampak di permukaan adalah seringnya terjadi banjir ketika musim penghujan, yang paling sering terjadi yaitu di daerah tukad yeh nu, hingga menyebabkan banyaknya terjadi kecelakaan.

Bidang Perhubungan
Indikator terdekat untuk pembangunan di bidang ini adalah keterhubungan antara desa dengan kota, antara petani/peternak dengan pasar. Masalah yang ada adalah kerusakan jalan yang cukup parah di banyak tempat di Tabanan. Dari 860,94 kilometer jalan yang ada di Kabupaten Tabanan, hanya 298,457 kilometer dalam kondisi bagus, sedangkan 562,483 kilometer, atau setengah lebih jalan di Tabanan dalam kondisi tidak bagus atau rusak parah.

Kepemudaan dan Olah Raga
Dalam bidang olah raga, Tabanan mengalami kemunduran yang sangat jauh, Terakhir pada pelaksanaan Porprov ke-XII tahun 2015 di Singaraja, Tabanan berada pada pringkat IX (peringkat terbawah), peringkat terendah selama mengikuti ajang Porprov. Dari segi infrastruktur, GOR Debes juga mengalami kerusakan dan belum ada tindakan yang pasti dari Pemkab mengenai ini.

Perpustakaan
Ada yang pernah ke perpustakaan di Tabanan? silahkan nilai sendiri kualitas perpustakaannya.

Dari semua Tugas Wajib diatas, terlihat dengan jelas kalau masih ada banyak masalah di Kabupaten Tabanan yang harus diselesaikan. Prestasi yang sebenarnya yang seharusnya di kejar oleh Pemkab Tabanan adalah segera menyelesaikan masalah – masalah yang menjadi Tugas Wajib yang diamanatkan Undang – Undang.

Saya rasa Piagam Pengharagaan, Record MURI, dan berbagai bentuk piala yang diraih oleh Pemkab Tabanan saat ini lebih kepada pengejaran bentuk Prestige daripada Prestasi. Pemkab bisa membanggakan dirinya dengan segala penghargaan yang di raih, tapi ingat juga kalau masyarakat Tabanan memerlukan pemenuhan dan perbaikan di berbagai bidang yang sudah saya jelaskan diatas. Masyarakat Tabanan lebih memerlukan prestasi dalam menyelesaikan Tugas Wajib dari Pemkab Tabanan, daripada hanya sekedar prestige dalam bentuk piala atau piagam penghargaan.

Ahhh, nyiup kopi malu jak roko katih…

 

Sebagai Lampiran, saya sertakan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No 9 tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

uu_23_tahun_2014
uu-nomor-9-tahun-2015
Mari Berbagi :