Analogi Terbalik soal Pariwisata dan Bakar Ban oleh DPRD Bali

TOTAL : 11,435 ( TODAY : 1)

Beberapa hari yang lalu telah dilakukan simakrama oleh Polda Bali mengenai aksi bakar ban yang dilakukan oleh teman – teman Penolak Reklamasi Teluk Benoa. Dalam simakrama ini, hadir pula Wakil Ketua DPRD Bali yang justru ketika aksi tersebut berlangsung tidak ada di tempat karena sedang dinas luar. Yang menarik adalah kata – kata yang keluar dari Wakil Ketua DPRD Bali, Sugawa Kory, yang menyalahkan aksi bakar ban tersebut karena membuat wisatawan menjadi tidak nyaman. Ini kan otak yang melintir namanya.

Aksi tolak reklamasi berubah menjadi semakin panas karena provokasi Pospera Bali, tapi itu bukan satu – satunya alasan kenapa teman – teman Tolak Reklamasi sampai melakukan aksi bakar ban di beberapa titik. Semua itu berawal dari kekecewaan karena ketika demo berlangsung, Mulai Ketua hingga Sekertaris DPRD Bali kompak untuk dinas luar. Ini kan pengecut namanya. Aksi bakar ban itu akibat, bukan sebab. Sebabnya adalah kepengecutan oknum DPRD Bali yang tidak berani menemui pendemo dan malah berdalih dinas luar.

Kalau mau aksi bakar ban dan aksi – aksi lain yang katanya menggangu pariwisata Bali tidak terjadi, tinggal temui saja rakyat dan akomodir tuntutannya, Selesai. Jangan malah logikanya dibolak balik. Akibat itu ada karena sebab, tidak ada akibat tanpa sebab, sebab nya yaitu tidak diakomodir dan tidak mau ditemui oleh oknum DPRD Bali. Kalau mau akibatnya tidak terjadi, perbaiki sebabnya, perbaiki sikap pengecut oknum DPRD Bali, jadilah Manusia Bali yang Berani menemui rakyat, karena anda wakil rakyat. Jadi sangat lucu kalau anda menyalahkan rakyat, padahal anda adalah wakil rakyat yang duduk di DPRD Bali.

Mediasi yang dilakukan kemarin justru terlihat sekali kalau DPRD Bali lebih takut terhadap Kapolda daripada terhadap rakyatnya. Ketika disurati Kapolda Bali, dengan sigap anggota dewan tersebut datang, tapi ketika di surati oleh rakyanya, malah dinas luar. Ketika ada Kapolda Bali, dengan sigap anggota dewan tersebut menyalah – nyalahkan rakyat, ketika ada rakyatnya yang berdemo malah bersembunyi dibalik dinas luar.

Ada satu sisi yang menarik dari kata – kata yang dilontarkan oleh Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry yang dikutip oleh salah satu media online Bali. Berikut kutipannya.

Sementara pada acara yang sama, Wakil ketua DPRD Nyoman Sugawa Korry secara tegas mengatakan semua masyarakat dapat melakukan aksi unjuk rasa. Namun harus sesuai dengan norma yang berlaku.

 “Silahkan demo ke Dewan, bawa kajiannya. Tapi jangan memaksa DPRD menandatangani dukungan menolak reklamasi, karena itu kewenangan pusat,” katanya.

 Korry juga menyampaikan jumlah desa yang menolak rencana reklamasi Teluk Benoa tidak sebanding dengan data.

 Jumlah desa yg tolak reklamasi hanya 30-an sementara total desa adat di Bali ada 1488 desa adat yang juga berhak untuk diam atau bersuara apakah itu sama atau tidak,” katanya.

 Kalimat yang saya pertebal diatas adalah kalimat yang sangat menarik yang diungkapkan oleh seorang anggota dewan, karena sudah berbulan – bulan kalimat yang sejenis banyak digunakan oleh akun – akun pendukung reklamasi di sosial media sebagai perbandingan atas gerakan Tolak Reklamasi. Entah dia mengutip dari akun di sosial media tersebut, atau kalimat itu memang berasal dari anggota dewan tersebut. Silahkan persepsikan dan tanya ke diri anda masing – masing.

Jumlah desa yang tolak reklamasi hanya 30-an sementara total desa adat di Bali ada 1488 desa adat yang juga berhak untuk diam atau bersuara apakah itu sama atau tidak. Ini kan analogi yang melintir namanya. Analoginya bisa saya contohkan seperti pemilu, apakah yang tidak ikut pemilu atau golput diperhitungkan suaranya?

Ada berapa kali pemilu, dan ada berapa persen jumlah golput di Bali, apakah mereka termasuk dalam yang diperhitungkan ketika pemilihan anggota dewan, semisal saja di satu daerah pemilihan, ada  yang golput, apakah pemilu itu batal karena alasan golput? Tentu tidak. Semua proses terus berjalan, dan anggota dewan tetap dipilih berdasarkan atas hasil suara pemilih. Kalau analogi anggota dewan tersebut digunakan, akan ada anggota DPRD yang tidak sah karena di daerahnya ada golput.

Sudah ada 30 lebih desa adat yang mendeklarasikan diri untuk menolak reklamasi, yang diam adalah yang golput, sekarang tinggal dicari saja ada berapa desa adat yang mendukung reklamasi. Itu baru perbandingan dan logika yang benar. Bukan malah plintar plintir seperti sekarang, ujungnya masyarakat akan salah logika dan berkembangnya opini menjadi tidak terkendali karena statemen yang memang salah logika.

Sekali lagi, menurut saya aksi bakar ban kemarin adalah akibat bukan sebab, kalau mau aksi seperti ini tidak terjadi, tinggal temui rakyat pendemo dan akomodir tuntutannya. Dalam pandangan saya teman – teman penolak reklamasi adalah orang – orang berpendidikan, yang pernah mengenyam pendidikan formal maupun non formal. Mereka masih bisa menilai mana yang baik dan buruk, mana yang benar dan salah.

Ahhh.. nyiup kopi malu jak roko katih…

Mari Berbagi :